Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
Peristiwa
24 jam yang lalu
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
2
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
23 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
3
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Politik
23 jam yang lalu
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
4
Resesi Sosial
Opini
21 jam yang lalu
Resesi Sosial
5
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU
Politik
24 jam yang lalu
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU
6
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Polemik Pengawasan Hakim MK, Habiburrokhman: Siapa yang Berwenang Mengawasi?

Polemik Pengawasan Hakim MK, Habiburrokhman: Siapa yang Berwenang Mengawasi?
Anggota Komisi III fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburrokhman (kanan). (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 08 September 2020 17:48 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburrokhman menilai, masa pensiun Hakim MK yang diperpanjang hingga usia 70 tahun dalam revisi Undang-Undang (UU) MK tahun 2020 adalah hal tepat untuk membebaskan hakim dari tersandra oleh periodesasi jabatan.

"Alhamdulillah menurut saya, dengan begitu Hakim MK tidak perlu lagi takut ketika misalnya dia harus memutus perkara dengan tidak menyenangkan bagi, misalnya, DPR atau MA atau Pemerintah," kata Hibiburrokhman dalam sebuah diskusi di Meedia Center DPR RI, Selasa (7/9/2020).

Mendukung Hakim MK tak tesandera dalam mengambil putusan perkara, kata Habiburrokhman, adalah upaya nyata untuk menciptakan Hakim MK untuk betul-betul menjadi negarawan.

Menjawab pertayaan siapa yang kemudian harus mengawasi Hakim MK medio masa jabatan yang panjang (maksimal 15 tahun pasca revisi UU MK) itu, Habiburrokhman balik bertanya, "memang siapa yang berwenang mengawasi?".

"Jika diawasi KY, itu juga tidak tepat. Jika DPR, nanti salah lagi," kata politisi Gerindra itu.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum dari Australian Nasional University, Leopold Sudaryono menyatakan, kuncinya terletak pada proses seleksi di awal. Tahap ini, harus optimal menjaring Hakim MK yang tepat.

Selanjutnya menurut Leo, adalah optimasi peran Majelis Kehormatan di internal MK. 

"Nah, saya setuju revisi pada poin ini," kata Leo yang hadir secara virtual.

Seperti diketahui, revisi UU 24/2003 tentang MK telah disahkan oleh DPR pada Rapat Paripurna 1 September 2020. Di UU hasil revisi, pasal 87 huruf b menyebut "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun,".***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, GoNews Group

wwwwww