PKS Soroti Paradoks Rencana Kenaikan Anggaran BPK di Tengah Pandemi

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anis Byarwati, menyoroti paradoks rencana kenaikan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2021, dengan menurunnya realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Tren lima tahun terakhir, kata Anis, anggaran BPK mengalami fluktuasi signifikan. Dalam RAPBN 2021 terdapat kenaikan sebesar 9 persen dari APBN 2020. Sementara itu, realisasi anggaran BPK sampai dengan akhir semester I baru sebesar Rp1,4 triliun atau 40,1 persen dari APBN 2020.

"Melihat data tersebut outlook realisasi anggaran pada akhir 2020 tidak akan mencapai 90 persen. Bisa dipahami bahwa secara frekuensi dan metode, pada masa pandemi terjadi penyesuaian pada kerja-kerja BPK yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran belanja. Namun, menjadi paradoks jika anggaran justru dinaikkan di tengah rendahnya realisasi," kata Anis kepada wartawan parlemen, Senin (7/9/2020).

Politisi PKS dari dapil Jakarta Timur ini juga meminta penjelasan BPK mengenai kenaikan 2 output prioritas tahun 2021. Hal ini ditanyakannya, dengan melihat realisasi output prioritas BPK tahun 2016-2019, maka terlihat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan outlook 2020 dan target 2021 akan mengalami kenaikan 2 output prioritas, LHP kinerja outlook 2020 menurun 38 output prioritas dan target 2021 akan kembali naik sebanyak 15, sedangkan LHP dengan tujuan tertentu akan sangat berkurang pada 2020 dan 2021 hanya menjadi 240 dan 259 dari yang sebelumnya pada 2019 mencapai 860.

"Bagaimana penjelasan dari BPK mengenai kondisi ini," tandas Anis.

Senin yang sama, Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan BPKP dalam APBN 2021. Sekjen BPK menjelaskan langkah strategis pihaknya dalam kebijakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dipengaruhi pandemi.

Anis lalu mempertanyakan, "Apa saja yang menjadi kendala dan alternatif yang sudah disiapkan BPK sehingga tujuan strategis yaitu 'meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara' tetap dapat tercapai di masa pandemi ini?".***