Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
Pendidikan
22 jam yang lalu
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
2
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
Kesehatan
17 jam yang lalu
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
3
DPR minta Cakada jadi 'Influencer' Protokol Kesehatan
Politik
21 jam yang lalu
DPR minta Cakada jadi Influencer Protokol Kesehatan
4
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
Nasional
17 jam yang lalu
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
5
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Puluhan Ribu Kantor Desa Butuh Perhatian

Puluhan Ribu Kantor Desa Butuh Perhatian
Ilustrasi rehabilitasi Kantor Desa. (Foto: Ist. via sinarpaginews)
Kamis, 03 September 2020 08:37 WIB

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, ada 100 kantor Desa di Indonesia yang akan direhabilitasi. Angka ini, jauh lebih kecil dari jumlah kantor Desa yang butuh perhatian.


"Sejak tahun 2017 sudah kami usulkan banyak. Disetujui pada 2017/2018 itu 500 kantor Desa, 2019-nya 200 kantor Desa. Tahun ini hanya 100 kantor desa, karena hanya sebagai stimulan saja," kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, mewakili paparan Sekjen Kemendagri Hudori di hadapan Komisi II DPR RI, Rabu.

Baca Juga: Kemendagri Pastikan Renstra 2021 Sesuai Visi-Misi Presiden

Rabu (2/9/2020) itu, jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri rapat dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kalau kita mau hitung jumlah kantor desa yang rusak, di atas 10.000, bahkan yang tidak punya kantor pun sekitar 10.000. Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas, tetapi lagi-lagi anggaran terbatas," kata Dirjen Pemdes, Nata.

Sebelumnya, Legislator mempertanyakan kenapa hanya 100 kantor Desa yang dibantu rehabilitasinya oleh Kemendagri? Sekjen menyatakan bahwa selain persoalan terbatasnya anggaran, program ini memang hanya bersifat bantuan Kemendagri kepada daerah.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group

wwwwww