Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
Pendidikan
24 jam yang lalu
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
2
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
Kesehatan
18 jam yang lalu
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
3
DPR minta Cakada jadi 'Influencer' Protokol Kesehatan
Politik
23 jam yang lalu
DPR minta Cakada jadi Influencer Protokol Kesehatan
4
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
Nasional
18 jam yang lalu
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
5
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
GoNews Group
21 jam yang lalu
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
6
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
Ekonomi
23 jam yang lalu
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Jawab Legislator, Dukcapil Terbuka pada Revisi UU Adminduk

Jawab Legislator, Dukcapil Terbuka pada Revisi UU Adminduk
Suasana RDP Kemendagri dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rabu, 02 September 2020 13:24 WIB

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, terpusatnya distribusi blanko E-KTP adalah amanat dari Undang-Undang (UU) Adminduk.

Zudan, menegaskan hal tersebut ketika menanggapi Legislator Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aminurrokhman, yang memandang perlunya evaluasi atas sentralisasi distribusi blanko E-KTP. Ketersediaan blanko E-KTP masih ditemui sebagai persoalan.

"Terkait pengadaan adminduk yang terpusat, itu adalah amanat UU Adminduk. Kalau ini dianggap kurang efektif mari kita bersama-sama membahas ini untuk masuk Prolegnas 2021," kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Sebagai pengingat, Ditjen Dukcapil mengumumkan pada Selasa (1/9/2020), bahwa selama bulan Maret sampai dengan bulan Juli (2020) total perekaman KTP-el berjumlah 2.277.534 penduduk. Dirjen Zudan memastikan blanko tersedia.

"Jadi tidak boleh lagi masyarakat diberi Suket (Surat keterangan sebagai bukti sudah melakukan perekaman data KTP-el, red.) dengan alasan kekurangan blanko. Saat ini persediaan blangko KTP-el cukup. Makanya saya menargetkan bulan September 2020 ini seluruh PRR dan Suket harus habis dicetak menjadi KTP-el," kata Zudan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Pemerintahan

wwwwww