Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
GoNews Group
23 jam yang lalu
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
2
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
3
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
Internasional
20 jam yang lalu
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
4
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
GoNews Group
20 jam yang lalu
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
5
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
Pemerintahan
21 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
6
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
GoNews Group
22 jam yang lalu
TPS Keliling Riskan Kecurangan, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang
Home  /  Berita  /  Politik

Pembahasan RUU BI, Anies Byarwati Ingatkan Perlu Masukan dari Ahli Ekonomi

Pembahasan RUU BI, Anies Byarwati Ingatkan Perlu Masukan dari Ahli Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati. (Istimewa)
Selasa, 01 September 2020 13:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Pada Senin, 31 Agustus 2020, diketahui rapat Baleg dilaksanakan dengan agenda presentasi Tenaga Ahli Baleg atas Penyusunan RUU tentang BI .

Diantara usulan perubahan yang cukup krusial, yakni terkait usulan dibentuknya Dewan Moneter dan pencabutan kewenangan OJK untuk mengawasi bank.

Dewan Moneter diusulkan memiliki kewenangan untuk membantu BI dan pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter juga akan mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter agar sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi.

Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri negara yang membidangi keuangan, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK, diusulkan untuk dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari OJK kepada BI juga meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati menegaskan Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg. "Karena banyak sekali hal-hal mendasar yang sifatnya prinsip, diusulkan untuk di ubah," kata Anis kepada wartawan, Selasa, (1/9/2020) di Jakarta.

Terkait dengan usulan pembentukan Dewan Moneter dan kelembagaan OJK yang kehilangan kewenangan pengawasan, anggota Komisi XI DPR ini menekankan agar poin-poin usulan perubahan dicermati dengan mendalam.

Untuk itu, kritik dan saran dari para ahli sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan RUU BI tersebut. "Saya mengusulkan agar RUU ini mendapatkan banyak masukan dari para pakar terkait," pungkasnya.***


wwwwww