MPR Dorong 'Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi'

JAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hendrawan Supratikno, mengingatkan pentingnya implementasi TAP MPR 16/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi yang artinya membuka ruang gerak sebesar-besarnya untuk ekonomi kerakyatan, dan TAP MPR 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Hal itu disampaikan Hendrawan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi’ yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Dalam menjaga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap berdaya di tengah pandemi, Politisi PDIP itu menekankan pentingnya memastikan bahwa stimulus untuk UMKM berjalan dengan baik. Data-data terkait UMKM juga harus diupayakan kredibel, agar setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah tepat sasaran.

"Stimulusnya harus jalan. Marilah kita menggalang semangat dan sinergitas untuk membantu mereka (UMKM)," pesan Hendrawan dalam diskusi yang dihadiri Anggota MPR RI Herman Khaeron, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan.

Dalam diskusi itu, Herman Khaeron mengkritisi apakah kebijakan stimulus untuk UMKM juga menyentuh sektor pertanian, mengingat banyak dari pelaku usaha tani juga terbilang kecil berdasarkan luas area tani yang mereka garap.

Herman menekankan pentingnya kecermatan dalam hal ini, untuk menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat yang kini tengah menghadapi krisis kembar (krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan). 

Dalam menjaga keberlangusngan UMKM Nasional, Firmanzah selaku akademisi memandang, Pemerintah perlu mengagendakan secara serius upaya memformalisasi UMKM, dengan perizinan yang gratis, serta berlakuan tax holiday bagi UMKM.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar juga harus didorong untuk membangun ekosistem bisnis yang melibatkan UMKM.

Pentingnya menjaga UMKM, juga ditekankan Rully Indrawan. Terbaru, pemerintah membuat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro. Bantuan yang diberikan dalam program ini sejumlah Rp2,4 juta untuk satu Usaha Mikro.

Program ini, menargetkan 12 juta Usaha Mikro sebagai penerima, dari total sekira 60 juta Usaha Mikro di Indonesia. Jumlah UMKM sendiri, disebut berkisar 64 juta yang terdiri dari 60 jutaan Usaha Mikro dan 4 jutaan usaha Kecil dan Menengah.

Terkait kredibilitas data UMKM nasional, Rully menuturkan, ada harapan kualitas data UMKM menjadi lebih baik melalui Umnibuslaw Ciptaker. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Ciptaker telah memuat klaster khusus yang mengatur agar data UMKM terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM.***