Daerah PKT Butuh Keadilan, Sultan Kejar RUU Kepulauan Segera Diketok Palu

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menganggap bahwa perlakuan negara terhadap Daerah Pesisir, Kepulauan dan Daerah Terluar (PKT) masih jauh dari kata 'adil'. Karenanya, RUU Kepulauan diharap bisa final dan diketok palu segera.

Anggota MPR RI yang juga Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan, ketidakadilan negara terhadap daerah PKT "terkonfirmasi di regulasi yang dipegang" saat ini.

Baca Juga: DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU

Baca Juga: Tahun Ini DPD RI Optimis Rampungkan Empat RUU

Sebagai representasi formal setiap daerah di Senayan, kata Sultan, sudah merupakan kewajiban DPD untuk menyuarakan aspirasi daerah. Oleh karenanya, DPD lah yang telah mengajukan RUU Kepulauan dan berhasil mendorong RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) saat ini. 

Persoalan di daerah PKT, sedianya telah disadari oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Baik soal pemberdayaan maupun dukungan fiskal untuk membangun kemandirian daerah PKT. Tak sedikit daerah PKT yang kaya sumberdaya tapi masyarakatnya tak menikmati kekayaan tersebut.

Baca Juga: Kawal RUU Ciptaker, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah

Baca Juga: Tok! Timja Pimpinan DPD RI Rekomendasikan Tolak RUU HIP

Baca Juga: Sultan Najamudin: DPD Siap Bantu Bulog Tegaskan Tiga Pilar Ketahanan Pangan

Berbagai program dan kebijakan pemerintah pun, telah dilakukan, tapi seberapa afektif semua upaya tersebut pada akhirnya juga bergantung pada fakta dibutuhkannya suatu undang-undang yang spesifik soal daerah PKT.

Hal itu kemukakan Sultan dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir' di Media Center MPR/DPD/DPR pada Jumat (28/8/2020).

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Dr. Jazilul Fawaid. Jazilul menegaskan, "jika negara tak hadir, maka Tuhan nanti yang hadir (menuntut pertangunggjawab, red)".

Baca Juga: MPR Dorong Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Nelayan

Ketua MPR RI Ingatkan Dampak Ekonomi akibat Pandemi

Semangat untuk memberikan payung hukum keadilan pembangunan bagi Daerah PKT juga disampaikan oleh Anggota MPR RI yang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,  Dedi Mulyadi, yang hadir secara virtual. Dedi menegaskan, dibutuhkan sebuah aturan yang kokoh  terkait dengan pembagian keuangan ke daerah daerah.

Saat ini, kata Dedi, "Kita masi tersentralistik dalam hal keuangan,".

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf. Sebanyak 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia, butuh keseriusan untuk membangunnya.

"Ada kebijakan perimbangan keuangan yang harus kita bahas bersama," kata Yusuf.

Yusuf menegaskan, negara memang harus hadir untuk daerah PKT, dan posisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebagai Eksekutor.

"(Dasar hukum, red) perimbangan Keuangannya ya dari gedung ini, kami harap," kata Yusuf.

Baca Juga: Laut Cina Selatan Memanas, Wakil Ketua MPR: Perkuat Pertahanan Negara

Baca Juga: Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI

Untuk diketahui, selain menginisiasi RUU Kepulauan, DPD RI juga menginisiasi RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sultan memastikan, pihaknya berupaya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dari kedua RUU tersebut.

"Kita sudah susun pasal-pasal, dan masih ada proses sinkronisasi nanti dengan lementerian dan lembaga terkait. Yang mana yang akan diambil. Khusus RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kita belum tuntas itu, tapi salah satu fokus DPD nanti ke sana karena padangan DPD tentang dana bagi hasil juga itu belum adil,” kata Sultan.***