Ekonomi Indonesia Berpotensi Negatif di Kuartal III, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

JAKARTA - Anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anis Byarwati menyatakan, pemerintah harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri, sehingga bisa menciptakan ekonomi yang kembali tumbuh dan berkeadilan.

Pernyataan Anis, menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di kuartal ketiga.

Baca Juga: Perppu 1/2020 Sudah Powerfull Anis Pertanyakan Rencana Perppu Baru

Baca Juga: Anis Byarwati: Omnibus Law Bukan Solusi Krisis

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan parlemen, Rabu (26/8/2020), Anis menyatakan, serapan anggaran program stimulus untuk ekonomi rakyat masih terbilang 'seret' . Ini terlihat dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang baru sebesar 38 persen dari alokasi Rp203,9 triliun; realisasi anggaran UMKM baru terlaksana 25 persen dari alokasi Rp123,46 triliun; dan realisasi anggaran kesehatan baru terealisasi 7,22 persen dari alokasi Rp87,55 triliun.

Kondisi itu, menurut Anis, akan berdampak buruk bagi perputaran ekonomi negara. Mengingat, salah satu kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada kuartal III adalah konsumsi domestik.

Baca Juga: Ini Tanggapan Anis soal Anggaran Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer

Baca Juga: Peran Akademisi dan Ahli Ekonomi Iskam Sangat Penting

“Saat ini, daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat melakukan spending. Hal ini akan memberi efek positif bagi terserapnya produk dalam negeri,” ucap dia.

Hal yang sama terjadi di sektor usaha, korporasi, dan investasi. Penyerapan anggaran untuk insentif dunia usaha baru mencapai 13 persen dari alokasi Rp120,61 triliun. Sedangkan, program pembiayaan korporasi belum terealisasi dari anggaran Rp53,57 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Beri Bantuan Pinjaman Tanpa Bunga, Ini Kata Legislator PKS...

Baca Juga: Anis Ingatkan PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

Padahal, menurut Anis, pemerintah perlu mendorong efektivitas industri manufaktur. Mengingat, sektor manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Anis pun menilai, belanja-belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini nampak dari realisasi anggaran sektor K/L dan pemda yang baru mencapai 6,5 persen dari alokasi Rp106,11 triliun. Padahal, di saat tingkat konsumsi sedang turun dan investasi rendah, seharusnya belanja pemerintah bisa dioptimalkan sebaik mungkin untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Komitmen Pemerintah soal Anggaran Vaksin Covid-19 Ditunggu di Senayan

"Ketika belanja pemerintah tidak bisa optimal, ini akan membawa Indonesia ke jurang resesi di kuartal III," ujar dia.

Anus juga mengingatkan kepada pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai upaya menghindari kegagalan yang sama pada RPJMN 2015-2019. "Terlebih di tengah krisis pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,".***