Dukung Pengembangan Ekosistem Investasi Mobil Listrik, Kemendagri Batasi Pungutan Pajak di Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, Kementerian siap mendukung pengembangan ekosistem investasi mobil listrik melalui Peraturan Mendagri (Permendagri) 8/2020 yang diterbitkan pada 20 Januari 2020 lalu.

Permendagri ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun, menurut Tito, mendorong tindaklanjut Permedagri yang mengatur perhitungan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor itu. 

"Di situ daerah mengatur masing-masing mengenai besaran dari pajak dan retribusi balik nama maupun pajak kendaraan bermotor, tapi dengan adanya Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 20 Januari 2020 ini sebetulnya untuk mendukung program kendaraan bermotor yang berbasis listrik," kata Tito dalam rapat virtual koordinasi terkait 'Pengembangan Ekosistem Investasi Mobil Listrik' di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dalam Permendagri tersebut, kata Tito, ada dua pasal yang sudah dimasukkan, yaitu untuk pajak kendaraan bermotor yang berbasis listrik dan untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. "Jadi hanya 30 persen,".

Kemudian pasal tentang pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau baterai untuk orang dan barang juga sama, yakni 30 persen dari BBNKB sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009.

"Kemudian Pasal 11-nya untuk yang berkaitan dengan angkutan umum yang berbasis listrik ini paling tinggi mereka boleh mengambil pajak retribusi 20 persen dari pajak kendaraan bermotor biasa. Kemudian untuk angkutan umum untuk orang barang sama untuk BBNKB nya juga boleh diambil 20 persen dari BBNKB biasa," ujarnya.

Sedangkan untuk angkutan umum barang, kata Tito, maksimal 25 persen dari yang pengenaan pajak biasa. Sementara untuk angkutan umum barang, BBNKB-nya juga sama yakni maksimal 25 persen.

"Jadi kami mengatur mengenai batas tertinggi yang boleh diambil oleh daerah, 30 persen, 30 persen, 20 persen dan 25 persen. Dan semenjak Januari sudah ada 3 provinsi yang sudah membuat aturan yaitu menerjemahkan kembali sesuai aturan UU Nomor 28 Tahun 2009. Itu untuk DKI 0 persen pak. Pergubnya sudah keluar. Jabar 10 persen untuk mobil dan 2,5 persen motor. Bali 10 persen. Jadi ini semua jauh di bawah dari Permendagri," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan, kementeriannya akan mengejar 31 provinsi lainnya yang belum membuat aturan itu. Untuk mempercepat itu, pekan ini akan keluarkan surat edaran untuk meminta 31 provinsi ini agar mengeluarkan Perda atau Perkada yang intinya dalam hal pajak kendaraan bermotor berbasis listrik tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dan harus segera dikeluarkan.***