DPR Tak Kalah jika Pilkada Ditunda, Atau Dilanjut lalu Negara Meng-covid-kan Jutaan Rakyat

JAKARTA - Anggota komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, mempertanyakan keberanian pemerintah menjamin bahwa gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan zero korban Covid-19. Ia menegaskan, sikap politik DPD tegas menolak gelaran Pilkada 2020 secara serentak.

"Di sini ada teman-teman DPR, mari kita berpikir ulang lah! Ini masih ada waktu bagi kita menyelamatkan 105 juta nyawa rakyat Indonesia yang hari ini terancam. Dan negara terlibat di situ untuk mengcovidkan mereka," kata Fachrul dalam diskusi Empat Pilar 'Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi,' yang berlangsung di Kompleks MPR RI, Senin (24/8/2020).

Dengan ditundanya Pilkada, menurut Fachrul tidak ada yang kalah dalam percaturan politik. "DPR juga tidak merasa kalah, KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga tidak merasa direndahkan, panitia-panitia lainnya juga tidak merasa disepelekan. Ini demi kebangsaan kita,".

Ketegasan penolakan DPD RI, dijelaskan Fachrul, lantaran pentingnya memastikan pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi terlebih dahulu, sekaligus menjaga nilai demokrasi itu sendiri. Ia tak keberatan, jika Pilkada tetap digelar hanya di daerah yang dipastikan sudah aman dari Covid-19.

Soal nilai demokrasi, Fachrul memaparkan, gelaran Pilkada di masa pandemi hanya akan menciptakan demokrasi elitis, bukan demokrasi rakyat. Lantaran kepentingan gelaran Pilkada Desember, kuat diindikasi sebagai pemaksaan kepentingan atau hasrat berkuasa petahana dan atau pelanggengan kekuasaan melalui politik dinasti.

"KPK berani nggak mengusut dana refocusing anggaran itu?” kata Senator yang memandang bahwa dana refocusing untuk penanggulangan pandemi, sangat menguntungkan petahana untuk kembali meraup suara warganya melalui bantuan-bantuan sosial, dan merugikan penantangnya.

Anggota MPR RI Fraksi PKS yang juga duduk di Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya orkestrasi dari pemerintah dalam mendukung Pilkada 2020. Protokol kesehatan adalah hal wajib, disamping perlunya mengklasifikasi mana daerah yang aman dan mana yang tidak aman dari Covid-19.

Sementara Anggota MPR RI Fraksi PKB yang juga duduk di Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin mengatakan, hanya ada 2 opsi ekstrim saat ini, dan 1 opsi moderat.

Opsi ektrim, adalah menunda atau tetap melanjutkan Pilkada pada Desember 2020. Sementara moderat, adalah melanjutkan Pilkada hanya di daerah yang siap, dan membatalkan Pilkada di daerah yang memang tidak siap.

"Dan saya termasuk yang moderat," kata Yanuar.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe yang juga turut memaparkan data dan pandangannya menyatakan, jika Pilkada 2020 tetap digelar Desember, maka itu adalah Pilkada yang tidak berperikemanusiaan lantaran mengabaikan jutaan rakyat berpotensi terpapar Covid-19.***