DPD RI Dukung Solusi Pembukaan Prodi Umum di UIN

JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus dari Universitas Islam Negeri (UIN), membuat daftar masalah yang dihadapi dalam membuka Program Studi (Prodi) Umum, untuk diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan.

"Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III," kata LaNyalla di rumah dinasnya saat menerima kunjungan 10 Rektor UIN, Minggu (23/8/2020). 

Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1.

"Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program 'Merdeka Belajar: Kampus Merdeka', bagi perguruan tinggi.

"Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan," tukas Senator asal DKI Jakarta itu.

Optimisme para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor.

"Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit," ungkap Sultan.

Dalam kesempatan itu, juru bicara 10 kampus UIN, Prof. Fauzul Imam menyatakan, menaruh harapan besar kepada DPD RI, "setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN,".

"Nah, sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami," ungkap Prof. Fauzul Imam.***