Satu Frekuensinya DPR dan Pemerintah dalam RAPBN 2021

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, DPR berharap pemerintah dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif.

Meskipun, penyusunan RAPBN 2021 berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (14/8/2020).

“Sebagai instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan rakyat, maka APBN 2021 agar dapat diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi,” kata Puan.

Senada, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat menyampakian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dan Nota Keuangannya mengatakan, Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian, kata Presiden RI yang berpidato usai pidato Ketua DPR RI, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

“Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’.***