Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
Hukum
19 jam yang lalu
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
2
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
Internasional
7 jam yang lalu
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
3
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
GoNews Group
22 jam yang lalu
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
4
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
GoNews Group
21 jam yang lalu
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
5
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
GoNews Group
22 jam yang lalu
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
6
Aji Santoso Matangkan Servis Freekick dan Corner Kick
GoNews Group
22 jam yang lalu
Aji Santoso Matangkan Servis Freekick dan Corner Kick
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan

Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Foto: Dok. Gonews.co)
Senin, 10 Agustus 2020 19:58 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Presiden RI bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, PP Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN tidak akan mengurangi independensi komisi anti rasuah.

Hal itu, kata Dini kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/8/2020), lantaran Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini. Sebaliknya, ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Dini Purwono.

Antaranews.com melansir, PP Nomor 41/2020 itu mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN juga ditegaskan tidak akan berkurang.

PP ini, merupakan prakarsa KemenPAN dan RB sebagai pelaksanaan amanat UU KPK pasal 1 angka 6, pasal 69B, dan pasal 69C.

Aturan itu pada intinya mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan pada 17 Oktober 2019, pegawai KPK itu dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Pemerintahan, Nasional, GoNews Group

wwwwww