Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
Pendidikan
16 jam yang lalu
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
2
Tiga Hari Setelah Ibunya Dinikahi, 2 Gadis Kakak Beradik Dicabuli Ayah Tiri
Peristiwa
18 jam yang lalu
Tiga Hari Setelah Ibunya Dinikahi, 2 Gadis Kakak Beradik Dicabuli Ayah Tiri
3
DPR minta Cakada jadi 'Influencer' Protokol Kesehatan
Politik
15 jam yang lalu
DPR minta Cakada jadi Influencer Protokol Kesehatan
4
Ajukan Praperadilan, Irjen Napoleon Minta Penyidikan Kasusnya Dihentikan
Nasional
18 jam yang lalu
Ajukan Praperadilan, Irjen Napoleon Minta Penyidikan Kasusnya Dihentikan
5
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
Ekonomi
15 jam yang lalu
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
6
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
GoNews Group
13 jam yang lalu
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator PKS Ingatkan PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

Legislator PKS Ingatkan PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan
Anis Byarwati, anggota DPR RI Fraksi PKS.
Rabu, 05 Agustus 2020 22:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan sejumlah 3.225 orang di 9 BUMN sejak Febuari hingga Juli 2020. Dan, gelombang PHK yang dilakukan terhadap karyawan BUMN terus dilakukan.

Di awal Agustus 2020 ini, Perusahaan Umum (Perum) Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) melakukan PHK massal terhadap karyawannya. 

Gelombang PHK massal khususnya di BUMN ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Anis Byarwati, anggota DPR RI Fraksi PKS memberikan pandangan kritisnya. Ia mengatakan “Pemerintah harus menindak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.”

Anis menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan memberikan tindakan, terutama kepada perusahaan yang melakukan PHK massal secara sepihak yang dialami oleh buruh tanpa memberikan uang pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

“PHK itu memiliki alur yang jelas dan harus diikuti. Prosedur PHK sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Legislator senior PKS ini menambahkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Pemerintah harus benar-benar serius bekerja dan membuat masyarakat tenang. “Sehingga masyarakat percaya terhadap peran Pemerintah dalam menangani COVID-19, termasuk menindak tegas perusahaan yang melakukan PHK tanpa berlandaskan UU Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Selain itu, Anis mengingatkan Pemerintah untuk melakukan pendataan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang ekonominya terdampak akibat perusahaannya melakukan PHK, dirumahkan tanpa pesangon, maupun hilang pendapatannya karena tidak bisa bekerja. Terutama jika kelompok masyarakat tersebut belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.

“Anggaran penanganan COVID-19 yang dimiliki Pemerintah, seharusnya bisa mengcover kebutuhan pokok keluarga-keluarga rentan ini,” pungkasnya. ***


wwwwww