PKS Protes, Pembangunan Pusat Data Nasional Pakai Pembiayaan Asing

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mempertanyakan rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempercepat pembangunan pusat data nasional dengan menggandeng perusahaan pembiayaan dari Perancis.

"Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing?" ujar politisi PKS itu mempertanyakan, Kamis (30/7/2020).

Padahal, katanya, semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Menurutnya, wajar bila timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ.

Pasalnya, potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. "Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menekankan bahwa skema kerja sama tersebut perlu diperjelas. "Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan," katanya.

Padahal, Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten di bidang data center. Para pelaku usaha lokal itu, jelas dia, sudah diakui secara global.

"Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing," katanya.

Karena itulah dia merasa aneh kalau pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing. Dia mengatakan hal itu menunjukkan Indonesia menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah.

"Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," katanya.***