Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral di Medsos, Pelaku Pungli di Bukittinggi Ini Akhirnya Berurusan dengan Polisi
Hukum
12 jam yang lalu
Viral di Medsos, Pelaku Pungli di Bukittinggi Ini Akhirnya Berurusan dengan Polisi
2
Catatan Kritis Anis Byarwati Tentang Omnibus Law
GoNews Group
21 jam yang lalu
Catatan Kritis Anis Byarwati Tentang Omnibus Law
3
DPR Minta Tinjau Ulang Keputusan Pembukaan Sekolah di Zona Kuning
GoNews Group
20 jam yang lalu
DPR Minta Tinjau Ulang Keputusan Pembukaan Sekolah di Zona Kuning
4
Pemda, Kepala Sekolah dan Orangtua Diharap Cermat Memilih PJJ atau Tatap Muka
Pendidikan
19 jam yang lalu
Pemda, Kepala Sekolah dan Orangtua Diharap Cermat Memilih PJJ atau Tatap Muka
5
Sidang Tahunan MPR RI, Fadel Muhammad: Pidato Presiden Harus Beri Harapan
GoNews Group
20 jam yang lalu
Sidang Tahunan MPR RI, Fadel Muhammad: Pidato Presiden Harus Beri Harapan
6
HNW: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan
GoNews Group
21 jam yang lalu
HNW: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Zulfikar Sebut 2 Perubahan yang Perlu Masuk dalam UU Pemilu

Zulfikar Sebut 2 Perubahan yang Perlu Masuk dalam UU Pemilu
Anggota Komisi II fraksi Golkar DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin saat hadir secara virtual dalam diskusi bertajuk 'UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik'. (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 28 Juli 2020 18:54 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyatakan, perlu ada perubahan setidaknya terkait dua hal dalam revisi UU Pilkada yang masuk dalam Revisi UU Pemilu.

Pertama, kata Zulfikar, soal ambang batas pencalonan. "Kalau menurut saya (syarat ambang batas, red) ditiadakan,".

"Pendapat kita, (Pilkada, red) diserentakan dengan pemilihan DPRD baik Provinsi maupun di Kabupaten Kota," kata Zulfikar yang hadir secara virtual dalam diskusi 'UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Peniadaan ambang batas itu, Zulfikar menjelaskan, karena pluralitas menjadi formula pemilihan di Indonesia.

"Jadi siapa tuh yang terbanyak dia lah yang terpilih. Diserentakan begitu ya. Jadi nanti berapa pun yang dapat kursi itu bisa mencalonkan," kata Zulfikar.

Perubahan Kedua, lanjut Zulfikar, Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru nanti, sebaiknya mengatur agar pembiayaan partai politik sebagai institusi publik, lebih besar bersumber dari negara. Tujuannya, agar partai politik semakin bertanggungjawab dalam melahirkan pemimpin/wakil rakyat yang berkualitas.

"Karena yang membiayai itu publik, sehingga publik bisa menuntut mereka untuk melakukan perubahan, untuk berbenah diri. Apalagi partai politik di alam demokrasi ini menjadi tulang punggung transformasi politik, sosial, ekonomi dan seterusnya," jelas Zulfikar.

Hal ini juga penting, untuk mendukung pencegahan sentralisasi, personalisasi dan oligarki di partai politik. Berbagai negara juga telah menerapkan dominasi pembiayaan pada parpol-parpol mereka.

Tapi yang lebih penting, Legislator Fraksi Golkar ini menegaskan, tiap perubahan dalam UU terkait kepemiluan ini, harus sesuai dengan amanat UUD 1945.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Pemerintahan, Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www