Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
18 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
Internasional
19 jam yang lalu
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
3
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
GoNews Group
18 jam yang lalu
Penderita  Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
4
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
Internasional
23 jam yang lalu
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
5
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
GoNews Group
16 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
6
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Internasional
20 jam yang lalu
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Gerindra: Kebijakan Nadiem Makarim Bikin Gaduh

Gerindra: Kebijakan Nadiem Makarim Bikin Gaduh
Senin, 27 Juli 2020 15:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Di masa pandemi dan pembelajaran jarak jauh yang sedang dijalankan saat ini, sungguh sangat disayangkan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh.

Yaitu Program Organisasi Penggerak yang dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Nadiem dinyatakan bahwa full pembiayaannya dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp 600 miliar.

"Cukup ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," tegas Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Alim Zamroni dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co di Jakarta, Senin (27/7/2020).

"Semestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, bukan NU, Muhammadiyah dan PGRI," tambahnya.

Ali Zamroni merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang dibuat Nadiem saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakannya yang kontroversi.

"Sebut saja misalkan mem-PLT-kan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat tersebut dengan pejabat baru, yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran Kemendikbud yang mendapatkan teguran Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.

Selanjutnya, mengenai penghapusan nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang dimana terjadi demo besar-besaran dari pegiat pendidikan non formal yang seakan dinomorduakan, selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan kerjasama Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

"Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menterinya sendiri," kata Ali Zamroni.

Dalam Hal ini Ali Zamroni pun mengatakan bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan, karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatangani SK Penetapan Organisasi Penggerak merupakan mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," katanya.

Meski demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ali meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa," kata Ali Zamroni seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu.***


Loading...
www www