DPR Minta Pembangunan KIT Batang Akomodir Kepentingan Buruh

JAKARTA - Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus memasukkan fasilitas primer (dasar) buruh seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pabrik agar biaya hidup buruh lebih terjangkau dan kompetitif.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Aria Bima usai pertemuan dengan Bupati Batang Wihaji, Wakil Bupati Suyono dan Sekretaris Daerah.

Pertemuan ini juga dihadiri para mitra kerja seperti Dirut PTPN IX, Dirut PT Pembangunan Perumahan (PT PP), Dirut PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan para pemangku kepentingan di Kantor Bupati Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2020) kemarin.

"Saya mengingatkan KIT Batang agar tidak menjadi seperti kawasan industri di Bekasi, Cikampek dan Tangerang yang terkesan kumuh, dengan biaya hidup (living cost) buruh cukup tinggi seperti tidak dipikirkan oleh pengelola kawasan. Karena persoalan perburuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kawasan industri dan masuk bagian dari fasilitas investor," imbuhnya.

Ditambahkannya, kalau perumahan buruh, sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi tidak masuk dalam perencanaan KIT Batang, maka akan mempertinggi biaya hidup pekerja. Sehingga berpengaruh pada tuntutan Upah Minimum Regional (UMR) yang menjadi beban korporasi perusahaan," kata Aria Bima. 

Legislator dapil Jawa Tengah V ini menjelaskan, KIT Batang yang terkoneksi dengan jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, energi listrik, air baku dan pipa gas akan menjadi daya tarik investor asing untuk relokasi pabriknya ke Indonesia.

"Sekarang tinggal PT Perkebunan Nusantara IX, PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan Perumda Pemkab Batang harus mampu mensinergikan KIT Batang sebagai kawasan yang produktif," jelas Aria Bima.

Ia pun menyakini KIT Batang dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan target regional Jawa Tengah dan capaian dengan terciptanya berbagai lapangan kerja.

"Komisi VI DPR RI juga mendorong percepatan persoalan proses alih fungsi lahan tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan agar segera terwujud KIT Batang, dengan mengundang BPKP dan PTPN IX di rapat komisi," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengapresiasi kunjungan Komisi VI DPR RI yang menyepakati dan mendukung KIT Batang segera terwujud. Menurutnya, Komisi VI DPR RI satu tujuan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk penciptaan lapangan kerja. "Terpenting dalam KIT Batang fungsinya bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja dengan tidak meninggalkan sumber daya manusia masyarakat lokal untuk terlibat dan masyarakat Batang tidak tereliminasi," pungkas Wihaji.***