Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
17 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
Internasional
17 jam yang lalu
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
3
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
GoNews Group
17 jam yang lalu
Penderita  Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
4
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
Internasional
22 jam yang lalu
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
5
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
GoNews Group
15 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
6
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Internasional
19 jam yang lalu
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

RDP Kasus Djoko Tjandra Belum Lebih Penting dari RDP RUU Ciptaker

RDP Kasus Djoko Tjandra Belum Lebih Penting dari RDP RUU Ciptaker
Ilustrasi.
Kamis, 23 Juli 2020 11:19 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Rahmat Muhajirin mengungkapkan, rencana Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Imigrasi Kemenkumham untuk membahas kasus buronan Djoko Tjandra dikesampingkan, karena persoalan urgensi.

Kata Rahmat dalam siaran pers, Kamis (23/7/2020), ketika bicara soal RDP RUU Cipta Kerja, "RUU ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19,".

Rahmat menegaskan, hal itu sudah sesuai dengan peraturan tata tertib (tatib) DPR dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa kasus Djoko Tjandra harus diselesaikan, dan sudah ada para penegah hukum untuk itu.

Soal RDP, kata Rahmat, "Baleg punya kewenangan sendiri kenapa harus dibicarakan di masa reses RUU Cipta Kerja. RUU ini sangat dibutuhkan sekali, untuk Indonesia masuk ke dalam kehidupan new normal. Artinya, UU ini sangat dibutuhkan segera,".***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Hukum, Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www