Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
18 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
Internasional
19 jam yang lalu
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
3
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
GoNews Group
18 jam yang lalu
Penderita  Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
4
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
Internasional
23 jam yang lalu
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
5
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
GoNews Group
16 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
6
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Internasional
20 jam yang lalu
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Loading...
Home  /   Berita  /   Nasional

DTKS Harus Diperbaiki, Bansos 2021 Terus Dikaji

DTKS Harus Diperbaiki, Bansos 2021 Terus Dikaji
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (Foto: Ist./Dok. Medcom.id)
Minggu, 19 Juli 2020 13:31 WIB
JAKARTA - Pembaruan DTKS hingga saat ini belum maksimal dilakukan oleh pemda. Alhasil, rumusan kebijakan yang diluncurkan pun misalnya fasilitas bansos, tidak berjalan baik dan tidak tepat sasaran di lapangan.

Hal demikian diinformasikan oleh news.ddtc.co.id dalam kabar berjudul 'Sri Mulyani Minta Pemda Perbarui Data DTKS, Ini Alasannya' yang terbit Kamis (16/7/2020).

Kabar itu menyebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, "Perlu ada pemberian insentif atau warning kepada Pemda agar mereka meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan,".

Disebutkan, total anggaran perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp203,9 triliun. Hingga semester I/2020, realisasi dari anggaran perlindungan sosial tersebut baru 35,6% dari pagu sebesar Rp72,5 triliun.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pemberian anggaran perlindungan sosial hingga Desember 2020 apabila pandemi Covid-19 hingga akhir tahun belum berakhir.

Bansos yang digelontorkan pemerintah saat ini juga terus dievaluasi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji bansos mana saja yang akan dilanjutkan penyalurannya pada 2021 mendatang.

"Saat ini dokumen RUU APBN 2021 sedang dibahas dan akan terus dibahas sampai Oktober mendatang, jadi masih ada waktu untuk melakukan evaluasi ini," ujar Sri Mulyani.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Ekonomi, Nasional

Loading...
www www