Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
24 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
2
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Hukum
23 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
3
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
Pendidikan
22 jam yang lalu
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
4
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
Politik
24 jam yang lalu
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
5
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
Peristiwa
24 jam yang lalu
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
6
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Ekonomi
23 jam yang lalu
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Apresiasi Kerja Keras BPK, Ketua DPD Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Apresiasi Kerja Keras BPK, Ketua DPD Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Kamis, 16 Juli 2020 13:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan pihaknya terus berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.

Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator 'sangat mandiri' yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator 'mandiri'.

Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator 'belum mandiri' dan 'menuju kemandirian'.

Demikian diungkapkan LaNyalla di hadapan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 kepada DPD RI, Kamis (16/7/2020), di Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPD juga terus berupaya membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui penyusunan RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah dan RUU BUMDes. Termasuk pula RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas, yaitu RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

"Upaya lain yang didorong oleh DPD RI adalah meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, komunitas masyarakat dan partisipasi media. Salah satu tujuannya untuk optimalisasi aset daerah, sehingga lebih bernilai guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah," ungkapnya.

Dalam LKPP yang mengkonsolidasikan 87 LKKL dan 1 LKBUN itu terrdiri dari 7 komponen laporan keuangan. Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Atas 88 laporan tersebut, BPK memberi opini sebagai berikut, WTP untuk 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,59%). WDP untuk 2 LKKL (2,27%). Sementara terhadap 1 LKKL (1,14%) BPK RI tidak menyatakan pendapat. "Atas konsolidasi tersebut, BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPP tahun 2019," ungkap Agung Firman.***


Loading...
www www