Yang Harus Masyarakat Mengerti tentang Redenominasi Rupiah

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024.

Beberapa nilai manfaat dari redenominasi, yaitu pertama untuk kemudahan dan penyederhanaan sistem pencatatan keuangan bagi Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Terutama soal kemudahan teknik perhitungan rupiah karena selama ini selalu melibatkan banyak digit yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam transaksi.

Khusus bagi Pemerintah, redenomominasi akan mempermudah penyusunan APBN yang nilainya saat ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah

Tidak hanya itu, redenominasi dinilai mampu meningkatkan citra rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kuotasinya akan sama dengan mata uang di negara lain.

Hal-hal positif tersebut, dijelaskan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dalam siaran persnya yang dikutip GoNews.co, Senin (13/7/2020).

Namun, kata Anis, "ada persepsi dan kekhawatiran di masyarakat bahwa redenominasi rupiah sama dengan sanering. Dikhawatirkan banyak pemilik modal yang akan mengkonversikan uang rupiahnya ke dalam valuta asing, khususnya dolar AS,".

Padahal menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, kedua kebijakan itu berbeda. Redenominasi hanya mengurangi jumlah digit tanpa mengurangi nilai uangnya. Sementara sanering adalah mengurangi daya beli dan nilai uangnya.

Risiko lain, Anis menjelaskan, yakni terkait potensi kenaikan harga karena pembulatan harga ke atas secara berlebihan akibat dari pengusaha dan pedagang yang menaikkan harga semaunya.

"Untuk mengatasi risiko saat pelaksanaannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat," ungkap Anis.

Karena itu, tambah Anis, harus ada sosialisasi dan edukasi secara aktif, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang apa itu redenominasi. Hal lain yang sangat diperlukan dalam pandangan Anis adalah kerja sama yang baik antara pemerintah, BI dan OJK serta didukung perbankan, asosiasi industri dan pengusaha, lembaga pendidikan serta lembaga masyarakat lainnya.***