Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Politik
13 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
2
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
GoNews Group
6 jam yang lalu
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
3
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
Politik
12 jam yang lalu
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
4
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
Politik
13 jam yang lalu
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
5
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
Peristiwa
7 jam yang lalu
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
6
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Politik
12 jam yang lalu
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Home  /  Berita  /  Sumatera Barat

Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023

Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023
Tim Pemprov Sumbar dipimpin Wagub Nasrul Abit bertemu jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi. (ANTARA / HO)
Minggu, 12 Juli 2020 03:14 WIB
PADANG - Dua pelabuhan di Sumatera Barat masing-masing Teluk Tapang di Pasaman Barat dan Labuan Bajau Kabupaten Mentawai bisa beroperasi pada 2023 karena pembangunannya terus berlanjut meski dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Dua pelabuhan ini punya peran besar untuk mendorong perekonomian masyarakat sekitar, karena itu pembangunannya menjadi salah satu prioritas," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Sabtu.

Pelabuhan Labuan Bajau berfungsi untuk tempat pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan dari masyarakat Mentawai sehingga perekonomian bisa terus berputar. Sementara Pelabuhan Teluk Tapang punya peran vital untuk pengiriman hasil perkebunan terutama CPO dari Pasaman Barat dan sekitarnya hingga perbatasan Sumatera Utara melalui laut.

Nasrul mengatakan sudah bertemu dengan jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk membahas kelanjutan pembangunan dua pelabuhan serta pembangunan jalan di Mentawai dan Pasaman Barat.

Ia mengatakan kondisi wabah COVID-19 memang menyerap banyak anggaran termasuk di kementerian. Namun, jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Jamaluddin memastikan pembangunan di dua daerah itu menggunakan APBN tetap jalan.

"Karena programnya sudah ada, maka pembangunan tetap jalan. Kita bersyukur proyek strategis ini tidak dihentikan," kata Nasrul.

Namun memang ada kemungkinan pengurangan anggaran pada 2020 sekitar 40 persen. Tetapi anggaran tersisa 60 persen masih sangat memadai untuk melanjutkan proses pembangunan.

"Nanti untuk kepastian soal anggapan yang bisa diserap pada 2020, tim dari Kemenko Maritim dan Investasi akan mengunjungi Sumbar. Melihat langsung kondisi di lapangan," katanya.

Sementara untuk kelanjutan pembangunan jalan di Mentawai pada 2021-2022, Nasrul Abit mengatakan memang masih ada kendala yaitu pada beberapa titik dokumen amdal masih dalam proses. Ada pula dokumen pinjam pakai yang sedang dibuat dengan BKSDA guna dapat izin Kementerian Kehutanan.

"Semua surat-suratnya sedang berproses. Namun untuk pembangunan 2020, semua sudah aman," katanya.

Pasaman Barat dan Mentawai merupakan dua daerah yang relatif masih tertinggal dari segi pembangunan. Dua daerah itu hingga 2019 masih menjadi daerah tertinggal, namun pada 2020 Pasaman Barat dinyatakan lepas dari status itu, tinggal Mentawai satu-satunya daerah tertinggal di Sumbar.***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:Antara
Kategori:Peristiwa, Sumatera Barat

wwwwww