Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: "Saya bisa Menghilang Kapan Saja"
GoNews Group
22 jam yang lalu
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: Saya bisa Menghilang Kapan Saja
2
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
Nasional
21 jam yang lalu
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
3
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
GoNews Group
22 jam yang lalu
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
4
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko
Feature
22 jam yang lalu
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko
5
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
GoNews Group
23 jam yang lalu
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
6
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
GoNews Group
13 jam yang lalu
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
Loading...
Home  /   Berita  /   Ekonomi

Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang

Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Bacawako Bukitinggi 2020, Hj.Yemmelia, S.E, MSi.
Sabtu, 11 Juli 2020 14:22 WIB
BUKITTINGGI - Proses pembangunan kembali Pasar Ateh Bukittinggi yang terbakar tergolong cepat dilaksanakan oleh kementerian PUPR. Wajah baru Pasa Ateh Bukittinggi ini dibangun dengan konsep green building atau ramah lingkungan dan terdiri 837 Kios baru yang siap diisi oleh pedagang. Pasar yang bernilai Rp292 Miliar tersebut dibangun atas respon cepat pemerintah pusat akibat kejadian kebakaran yang terjadi 30 Oktober tahun 2017 yang lalu.

Namun setelah pasar bersejarah ini selesai dibangun kembali, polemik muncul antara pedagang dan kebijakan yang diterapkan Pemko Bukittinggi dibawah pemerintahan Ramlan Nurmatias.

Kondisi ini menjadi perhatian salah seorang perantau Minang Hj. Yemmelia yang juga salah seorang calon walikota Bukittinggi yang lama berkarir di pemerintahan Provinsi Banten.

Hj. Yemmelia menyarankan pemko Bukittinggi membatalkan kebijakan sistem sewa kepada pedagang korban kebakaran Pasar Atas. Bagi Hj. Yemmelia, tidak tepat berpikir meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada korban kebakaran Pasar Ateh.

"Sistem sewa itu kebijakan ala swasta, inikan aset pemerintah, jadi jangan terlalu memaksakan diri menjadikannya sumber PAD besar, apalagi pasar tersebut dibangun pemerintah pusat jelas tujuannya membantu korban kebakaran agar ekonomi kembali normal. Jadi saran saya, pemko baiknya batalkan sistem sewa, sekalipun gratis 6 bulan, beban pedagang berat, 6 bulan waktu belum cukup normal kembali, kembali saja ke kebijakan retribusi, "Ujar Hj. Yemmelia.

Bagi perempuan yang menjadi pembina Pedagang Kaki Lima Provinsi Banten ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kita harus dibantu, apalagi kita masih dalam fase krisis. Kebijakan strategis harus dikeluarkan, bukan kebijakan kontroversial. Baginya komunikasi dengan stakeholder harus jalan agar bisa memahami persoalan secara holistik.

"Kita harus menyadari kondisinya rumit, untuk itu berkomunikasilah dengan berbagai stakeholder masyarakat, termasuk DPRD, jangan jalan sendiri lalu buat kebijakan sepihak. Walaupun pemerintah itu berpotensi selalu benar, tapi ada kaidah-kaidah lain yang juga perlu diperhatikan, termasuk kearifan lokal. Ujar Yemmelia saat dihubungi via telpon.

"Justru korban kebakaran tersebut harus dibantu bukan dibebani, saya tau di Pasar Atas itu ada beberapa koperasi pedagang yang dulu kelola dana nggota Milyaran, sekarang mereka bangkrut. Tapi habitnya sudah ada, tinggal pemko bantu kembali. Saya sudah dihubungi beberapa pengurus koperasi pedagang Pasar Atas, mereka sedang proses ke kementerian perdagangan, kami bantu follow up, mestinya pemko lebih proaktif untuk hal ini. Ayo jangan sampai tegang karena pilkada, sini sama-sama kita bantu." tutup Yemmelia.

Seperti kita ketahui, Pemko Bukittinggi menerapkan sistem sewa dengan harga maksimal sewa hingga 27 jt/ tahun. Kebijakan tersebut saat ini menjadi polemik, hingga ada dorongan agar DPRD untuk membuat pansus dalam menyelesaikan persoalan tersebut.(**)

Editor : Jontra
Kategori : Bukittinggi, Ekonomi

Loading...
www www