RUU PDP Dinilai Buka Peluang Data Pribadi Rakyat Indonesia Berada di Luar Negeri

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan data Pribadi yang ada saat ini, membuka peluang data pribadi rakyat Indonesia berada di luar negeri.

Hal itu, lantaran adanya ketentuan dalam pasal 49 RUU tersebut yang diartikan APJI bahwa data pribadi dapat ditransfer ke luar negeri berdasarkan kontrak atas persetujuan pengendali data pribadi.

"RUU ini sebaiknya memberikan perlindungan terhadap warga negara yang data pribadinya berpotensi digunakan oleh pihak asing tanpa adanya benefit bagi negara atau pemilik data pribadi itu sendiri," kata Ketua APJI, Jamal, saat membacakan tanggapannya atas RUU PDP dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Lebih lanjut, kata Jamal, disebutkan dalam RUU PDP bahwa ketentuan transfer data pribadi ke luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dan, "sehubungan dengan adanya perubahan PP 82 yang telah mengatur bahwa boleh adanya server atau badan yang menyimpan data warga negara Indonesia ditempatkan di LN maka RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi ketentuan perubahan PP tersebut,".

"Karena ketika terjadi sesuatu, bayangkan, penegak hukum agak sulit meminta data di luar. Kalau seperti ini, jangan heran juga jika suatu saat data rakyat Indonesia ada di luar," kata Jamal.***