Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
17 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
GoNews Group
7 jam yang lalu
Waspadai Covid 19,  Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
GoNews Group
17 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
19 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
GoNews Group
18 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
GoNews Group
15 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

RUU PDP Dinilai Buka Peluang Data Pribadi Rakyat Indonesia Berada di Luar Negeri

RUU PDP Dinilai Buka Peluang Data Pribadi Rakyat Indonesia Berada di Luar Negeri
Suasana Rapat Komisi I DPR RI dengan APJI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Foto: Zul/GoNews.co)
Kamis, 09 Juli 2020 13:06 WIB
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan data Pribadi yang ada saat ini, membuka peluang data pribadi rakyat Indonesia berada di luar negeri.

Hal itu, lantaran adanya ketentuan dalam pasal 49 RUU tersebut yang diartikan APJI bahwa data pribadi dapat ditransfer ke luar negeri berdasarkan kontrak atas persetujuan pengendali data pribadi.

"RUU ini sebaiknya memberikan perlindungan terhadap warga negara yang data pribadinya berpotensi digunakan oleh pihak asing tanpa adanya benefit bagi negara atau pemilik data pribadi itu sendiri," kata Ketua APJI, Jamal, saat membacakan tanggapannya atas RUU PDP dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Lebih lanjut, kata Jamal, disebutkan dalam RUU PDP bahwa ketentuan transfer data pribadi ke luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dan, "sehubungan dengan adanya perubahan PP 82 yang telah mengatur bahwa boleh adanya server atau badan yang menyimpan data warga negara Indonesia ditempatkan di LN maka RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi ketentuan perubahan PP tersebut,".

"Karena ketika terjadi sesuatu, bayangkan, penegak hukum agak sulit meminta data di luar. Kalau seperti ini, jangan heran juga jika suatu saat data rakyat Indonesia ada di luar," kata Jamal.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Nasional, GoNews Group

Loading...
www www