Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
Politik
13 jam yang lalu
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
2
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
24 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
3
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
12 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
4
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
Peristiwa
23 jam yang lalu
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
5
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
Pendidikan
23 jam yang lalu
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
6
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Hukum
11 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Komisi V DPR: Pemerintah Harus Benahi Kredit Rumah Pro Rakyat

Komisi V DPR: Pemerintah Harus Benahi Kredit Rumah Pro Rakyat
Kamis, 09 Juli 2020 13:06 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Joko Widodo soal target pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Padahal, skema penyediaan perumahan rakyat lainnya masih terjadi permasalahan, seperti  masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Irwan menegaskan, Tapera ini dikhawatirkan bisa menambah backlog rumah yang dihuni, sebab definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum bisa ditafsirkan pemerintah secara komprehensif.

"Definisi MBR saja belum bisa dijelaskan pemerintah secara gamblang. Karena faktanya banyak masyarakat khususnya pekerja informal ingin memiliki rumah tapi terkendala skema perbankan yang rumit dan syarat-syrat tidak prorakyat," jelas Irwan.

Pernyataan Irwan ini merespons banyaknya masyarakat pekerja informal yang tidak bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk rumah layak huni ini.  

Irwan melanjutkan, pemerintah harusnya fokus menghadapi tantangan backlog sebesar 13,5 juta unit dengan konsisten skema bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema yang sudah berjalan seperti MLT BPJS, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk segera diselesaikan targetnya. Bukan menambah skema lagi tanpa penyelesaian masalah sebelumnya.

"Maka dari itu kenapa Tapera ini cenderung dipaksakan. kalau skema sebelumnya belum clear. Ini dikhawatirkan menambah beban baru baik kepada masyarakat atau pemerintah," tegas politisi asal Kaltim ini.

Dari skema terdahulunya, lanjut Irwan, upaya Pemerintah masih dirasa belum signifikan dalam mengatasi permasalahan penyediaan perumahan. Data tahun 2019 realisasi penyaluran FLPP dan SSB sudah mencapai jumlah 917.562 unit, dan penyaluran SBUM mencapai 682. 958 unit.

"Berdasarkan data Bappenas yang menunjukkan saat ini baru 40,05% rumah tangga di Indonesia yang menghuni Rumah Layak. Terus skema terdahulu belum berjalan signifikan. Kok muncul skema baru seperti tapera," tegasnya.

Kemudian, beberapa pengusaha properti juga pada akhirnya berdampak akibat skema baru Tapera ini. "Mereka banyak membangun rumah tapi tidak terisi karena syarat kredit rumit bagi rakyat berpenghasilan rendah," tukas Irwan.

Selain itu, Irwan menegaskan rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi pemerintah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat, seperti penyediaan perumahan bagi MBR ini.

"Seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya. Ini kritik saya," demikian Irwan.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian PUPR rapat dengar pendapat soal skema pembiayaan perumah dengan Tapera.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memberikan alasan kepada DPR, skema Tapera ini perlu dilakukan. Di antaranya solusi masalah backlog perumahan.***


Loading...
www www