Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usung 'Sumangaik Baru', Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
Politik
21 jam yang lalu
Usung Sumangaik Baru, Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
2
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
Pasaman Barat
21 jam yang lalu
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
21 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
9 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
10 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Komisi III DPR: Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK

Komisi III DPR: Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).
Rabu, 08 Juli 2020 14:40 WIB
JAKARTA - Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR menjalankan fungsi pengawasan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Komisi III mendapat penjelasan dari Pimpinan KPK, saat ini terdapat sejumlah hambatan yang membuat kasus belum tuntas, satu di antaranya perihal audit kerugian negara.

"Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini, karena itu ada kode etik penyidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, rapat kali ini, kita buat rapat tertutup," papar Herman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

Oleh sebab itu, Herman juga meminta agar KPK tetap terus mengawasi anggaran atau dana sebesar Rp 695,2 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19. Ia menyampaikan bahwa DPR RI tidak menginginkan uang tersebut dibobol oleh penumpang gelap. "Terkait pengawasan dana Covid-19 juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu," tandasnya.

Setelah RDP secara tertutup, tim Komisi III DPR RI juga meninjau kondisi Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. "Kami tadi turut ke rumah tahanan, perlu diingat kami tidak bertemu dengan tahanan. Tidak ada kepentingan bertemu dengan tahanan KPK. Kami hanya melihat prosedurnya untuk masuk ke rutan itu bagi pengunjung maupun tahanan," ungkap Herman.

Herman menjabarkan, kunjungan Komisi III ke Gedung KPK dan Rutan KPK sebagai bentuk fungsi pengawasan. "Kami merasa perlu dalam bentuk pengawasan mengajak Anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK. Kenapa, karena fasilitas itu anggarannya juga kami yang menyetujui. Dalam fungsi itu, kami juga ingin lihat hasilnya seperti apa," jelasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www