Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
19 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
GoNews Group
9 jam yang lalu
Waspadai Covid 19,  Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
GoNews Group
19 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
20 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
GoNews Group
17 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

DPR Usulkan Aplikasi Transportasi 'Online' Jadi Perusahaan Transportasi

DPR Usulkan Aplikasi Transportasi Online Jadi Perusahaan Transportasi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa saat memimpin RDPU Komisi V DPR RI. Senin (6/7/2020). (Dok. Humas DPR)
Selasa, 07 Juli 2020 11:35 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyatakan aplikasi yang selama ini bergerak di bidang transportasi secara online harus betul-betul diatur secara jelas dan tegas menjadi perusahaan transportasi seutuhnya.

Baik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendatang maupun UU Jalan yang kini sedang dibahas Komisi V DPR RI.

Pemaparan tersebut disampaikan Nurhayati saat mengikuti RDPU Komisi V DPR RI dengan PPTJDI, FPMDI, KOMANDO, Road Safety Association, APTRINDO, GAIKINDO, B2W Indonesia untuk menerima masukan terkait dengan penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, secara virtual dan fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020) kemarin.

"Kami juga ada wacana untuk semua aplikasi yang bergerak di bidang transportasi itu harus menjadi perusahaan transportasi. Sehingga, mereka mempunyai tanggung jawab terhadap mitra kerjanya. Sehingga, semua akan terakomodir. Kami pasti akan memperhatikan apa yang sudah menjadi masukan kepada kami baik untuk UU Jalan maupun UU LLAJ ke depannya," ujar Nurhayati.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini juga menegaskan ke depannya Komisi V DPR RI terus berkomitmen mengedepankan lima pilar keselamatan. Jadi, tegas Nurhayati, jikalau ada pertanyaan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakar di jalan maka poin tersebut yang ingin dijelaskan secara jelas dan tegas dalam UU LLAJ mendatang. Terutama, tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

"Dimana, Bappenas memegang peranan manajemen keselamatan jalan. Lalu, jalan berkeselamatan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sementara, dari Kemenhub adalah kendaraan yang berkeselamatan. Serta, Polri mempunyai tugas bahwa bisa mengedukasi masyarakat untuk berperilaku berkeselamatan di jalan. Dan Kemenkes untuk penanganan pasca kecelakaan di jalan. Tentunya, ini kami perhatikan pilar-pilar ini didalam UU kami nantinya," tandas Nurhayati.

Sebelumnya, pada rapat itu Adrian selaku penggiat transportasi online dari salah satu perwakilan KOMANDO menyampaikan aspirasinya bahwa kelak aplikasi online yang bergerak di bidang transportasi harus diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus. "Jadi, kami harapkan ada pembahasan khusus terkait dengan aplikasi. Ini usulan kami, semoga bisa menjadi sebuah masukan," usulnya.***


Loading...
www www