Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
Politik
12 jam yang lalu
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
2
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
24 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
3
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
23 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
4
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
Peristiwa
22 jam yang lalu
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
5
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
11 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
6
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
Pendidikan
22 jam yang lalu
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin

Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin
Senin, 06 Juli 2020 12:10 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengapresiasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang kembali membuka keran ekspor bibit lobster. Hal itu terucap melalui akun sosial medianya bahwa lobster merupakan bisnis nelayan miskin. Sehingga, tidak sepatutnya dilarang.

"Lobster itu produksi (netas) rutin. Minyak dan mineral perlu jutaan tahun. Kok enggak dilarang? Tambang bisnisnya orang kaya. Lobster bisnisnya nelayan miskin. Kok rakyat dilarang? Laut itu luas, tiga kali daratan. Manusia aja kita gagal hitung apalagi lobster," ungkapnya seperti dikutip dari akun Twitter, Minggu (5/7).

Seperti diketahui, ketika Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri-KP, dikeluarkanlah kebijakan larangan ekspor bibit ini melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016. Alasannya, agar sumber daya lobster ini lebih berkelanjutan.

Namun kemudian aturan tersebut direvisi oleh Menteri-KP yang sekarang Edhy Prabowo dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Fahri, keputusan pemerintah pusat untuk membuka kembali ekspor bibit lobster, perlu disambut dengan baik.

"Kita lupakan masa lalu tapi kita harus berbuat yang lebih baik. Pengusaha sekarang diwajibkan bikin budidaya. Negara dapat pemasukan, nelayan dapat penghasilan, pengusaha menjadi mitra," ucapnya.

Sementara, terkait alasan benih lobster yang diekspor dan tidak menunggu besar seperti yang menjadi alasan sebelumnya, kata dia, budidaya tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sama dengan pertanyaan kenapa emas tidak jadi cincin dulu, kayu tidak jadi lemari dulu, CPO tidak jadi sabun dulu. Lobster lebih khas lagi. Benurnya mati lebih dari 90 persen jadi makanan ikan atau tidak survive. Diselamatkan," ungkap Fahri.

Selain itu, Fahri juga mengaku, bisnis lobster bukanlah hal yang baru baginya. Selain menjadi seorang politikus, dia juga menjalankan bisnis lobster sejak lama bersama keluarganya.

Meskipun demikian, Fahri menyebut dirinya baru menggeluti bisnis tersebut setelah tak lagi berada di posisi sebagai pejabat. Dia mengaku menjadi pebisnis setelah pensiun di pemerintahan sejak 1 Oktober 2019. "Saya bukan orang baru, karena kami orang pesisir, saya dulu menghindari terjun langsung karena menjabat. Tidak etis saja. Tapi keluarga saya juga keluarga nelayan dan petambak udang dan ikan, lobster bukan dunia baru. Saya paham peta," ungkapnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : GELORA.CO
Kategori : Ekonomi, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www