Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: "Saya bisa Menghilang Kapan Saja"
GoNews Group
22 jam yang lalu
Pengungkapan Asal Mula Covid-19: Saya bisa Menghilang Kapan Saja
2
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
Nasional
21 jam yang lalu
Sebagian PNS Akan Dipindahkan ke Desa, Ini Kriterianya
3
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
GoNews Group
22 jam yang lalu
Cyber Indonesia Laporkan Anji ke Polisi
4
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko
Feature
22 jam yang lalu
Kisah Mualaf Wilfred Hoffman, Publikasikan Buku Menggegerkan Saat Jadi Dubes Jerman di Maroko
5
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
GoNews Group
23 jam yang lalu
Mendagri Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan pada Persiapan Pembelajaran Tatap Muka
6
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
GoNews Group
13 jam yang lalu
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah

Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Sabtu, 04 Juli 2020 20:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR.

Respons ini sangat tergantung pada dinamika yang ada di pemerintah dalam hal ini Presiden dalam mengkomunikasikannya dengan para pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah.

"Sekarang bola ada di tangan pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons. Intinya, kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah," kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Bamsoet mengungkapkan pilihan sikap pemerintah bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan Surpres untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli (60 hari), lalu mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, atau menyusun DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang isinya mengganti semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat dan membatasinya hanya pada pengaturan eksistensi dan tugas pokok serta fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Misalnya, dari puluhan Bab dengn 60 pasal dirombak total menjadi 5-6 Bab dengan 16-17 pasal dengan judul dan substansi yang jauh berbeda berdasarkan aspirasi semua elemen masyarakat.

"Atau, jika dirasa melalui perbaikan DIM kurang afdol, pemerintah dapat saja mengajukan hak inisiatif dengan RUU baru yang hanya menekankan pada sebatas penguatan BPIP. Misalnya seperti usul PBNU, agar tidak dipelintir, judulnya langsung saja: RUU BPIP," kata Bamsoet.

Jika pemerintah sudah mengambil keputusan, lanjut Bamsoet, maka selanjutnya terserah kepada DPR. "Apakah akan langsung membahasnya bersama pemerintah atau menunggu hingga masa pandemi Covid-19 ini mereda," pungkas Bamsoet.***


Loading...
www www