Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
13 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
15 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
GoNews Group
21 jam yang lalu
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
4
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
18 jam yang lalu
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
5
DPR Ingin RI-Turki segera Temukan Vaksin Covid-19
GoNews Group
22 jam yang lalu
DPR Ingin RI-Turki segera Temukan Vaksin Covid-19
6
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
GoNews Group
18 jam yang lalu
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI

Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Anggota DPR-RI asal Aceh, M Nasir Djamil. (Istimewa)
Jum'at, 03 Juli 2020 14:01 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Buntut dari tidak berjalannya proses hukum di Polda Metro Jaya, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar triliunan rupiah, menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya penyidikan kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Triliun, seolah dianggap sepele oleh Polda Metro Jaya, lantaran penuntasannya juga tidak transparan.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang jelas terdapat kerugian negara harus diusut oleh aparat hukum, apalagi jika nilainya sangat besar. "Dugaan tipikor 2,7 triliun bukan angka yang kecil," ujar Nasir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Politisi senior asal Aceh ini meminta pihak kepolisian agar segera melanjutkan proses hukum, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. "Meminta agar kasus dipercepat untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," ujar Nasir.

Sebelumnya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, S.H., LL.M mengkritik kasus yang mandeg ini.

Menurut Poengky pihak pelapor mengadukan masalah itu ke Irwasda dan Propam. "Pelapor kasus pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik," ujar Poengky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7/2020)

Poengky mengungkapkan, pentingnya penyidik bersikap profesional. "Terhadap semua kasus pidana yang dilaporkan, diharapkan penyidik profesional dalam menangani. Jika diduga penyidik tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka Pengawas Penyidikan (Wassidik) bertanggungjawab memeriksa hasil penyidikan perkara dan memberikan arahan-arahan kepada penyidik," tuturnya.

Selain itu Poengky menambahkan, para Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. "Penyidik berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana," pungkas Poengky.***


Loading...
www www