Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
Peristiwa
20 jam yang lalu
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
2
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur 'Istri Wakapolda'
Peristiwa
20 jam yang lalu
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur Istri Wakapolda
3
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
Hukum
20 jam yang lalu
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
4
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
Peristiwa
19 jam yang lalu
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
5
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
Kesehatan
20 jam yang lalu
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
6
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Hukum
24 jam yang lalu
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

Soal Anggaran Covid-19, Fraksi Golkar dan PKS Blak-blakan Kritisi Sri Mulyani

Soal Anggaran Covid-19, Fraksi Golkar dan PKS Blak-blakan Kritisi Sri Mulyani
Dialektika demokrasi yang mengangkat Tema "Kemarahan presiden Berujung Reshuffle Kabinet", di Media Center Parleman, Kamis (2/7/2020). (GoNews.co)
Kamis, 02 Juli 2020 15:50 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun 'blak-blakan' mengkritisi Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang saat ini diberikan kewenangan penuh Presiden Jokowi dalam persoalan anggaran.

Ia menggap, tim ekonomi Presiden Jokowi ditengah pandemi Covid-19, belum berbuat maksimal untuk negara maupun untuk masyarakat yang terdampak.

"Ketika Perpres Covid-19 hingga Perppu dikeluarkan Presiden Jokowi ini menandakan bahwa adanya bentuk kedaruratan nasional. Ketika perppu itu di keluarkan oleh presiden, semua aturan yang diubah dengan alasan kedaruratan, kewenangan dan tugas kementerian termasuk DPR semua bergeser. Mengumpul ke satu tempat, ke menteri keuangan," tegas Misbakhun saat menjadi Narasumber Dialektika demokrasi bersama Anggota Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Kamis (2/7/2020) di Media Center DPR RI.

Misbakhun pun mempertanyakan kinerja Menteri Sri Mulyani, yang saat ini belum bisa memperlihatkan hasil bagus dalam menangani persoalan Covid-19 dan persoalan ekonomi.
"Ketika hampir seluruh instansi dan lembaga dikurangi anggarannya, Tapi nggak ada kewenangan kementerian keuangan yang dikurangi. Dengan begitu, banyak anggaran yang kurangi apakah akan mnyelesaikan persoalan itu?. Apakah penyusunan penangulangan Covid-19 lebih cepat," kesal Misbakhun.

Menurut bekas kader PKS ini, di Indonesia tidak ada satupun orang yang paham mengatasi pandemi ini. Misbakhun mengatakan, mengatasi pandemik jelas berbeda dengan mengatasi persoalan krisis ekonomi. "Kalau sekarang, penyebab utamanya adalah pandemik, lockdown, sosial distancing, psikal distansing, manusia terpukul dari banyak sisi. Gimana mereka mau memutar ekonomi?," ungkap Misbakhun.

"Warung kecil coba lihat itu, ketika dibatasi siapa yang beli barang mereka. Dimana kehadiran negara yang memberikan pertolongan," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Menteri Sri Mulyani. "Jika di kaitkan dengan reshuffle, kita 'ngawuloh' atas kebijakan Presiden Jokowi. Suruh salto salto ya salto. Apakah visi misi presiden sudah di jalanlan. Apa mereka bisa menjalankan isi getaran hatinya Presiden Jokowi," tandas Misbakhun.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku terwakili atas marahnya Presiden Jokowi terhadap kinerja pembantunya di pemerintahan. "Marahnya Presiden Jokowi kami merasa senang, kami merasa terwakili. Saya melihat marahnya dia serius, isi marahnya itu sampai ditulis loh. Itu menunjukan dia serius," kata Jazuli ditempat yang sama.

Jika sampai terjadi reshuffle kabinet, Ketua Fraksi PKS di MPR ini tak mempermasalahkan kalau partai tak mendapat jatah. "Ya kita sadar diri, memang PKS kan sudah mengucap oposisi sejak awal. PKS juga tau diri, jika seandainya Golkar mendapat posisi tambahan kursi menteri," aku Jazuli.

"Yang penting siapapun yang masuk (ke kabinet), kabinet ini bisa menjawab tuntutan rakyat. Jangan sampai, dipilih berdasarkan dukungan. saya berharap kinerjanya dirasakan rakyat. Kita harap pak jokowi, tak sampai mentok saat marah itu. Klo nggak ada tindak lanjut, ini gimik jangan jangan," tandas Jazuli.***


Loading...
www www