Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
14 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
16 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
GoNews Group
22 jam yang lalu
Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
4
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
19 jam yang lalu
Total 115.056 Orang, 1.922 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 26 Provinsi, Ini Rinciannya
5
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
Agam
4 jam yang lalu
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
6
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
GoNews Group
19 jam yang lalu
Bagja Meninggal Dunia, Sepakbola Indonesia Berduka
Loading...
Home  /   Berita  /   Internasional

Aneksasi Tepi Barat Palestina, PKS: Ini Kejahatan Perang yang Nyata

Aneksasi Tepi Barat Palestina, PKS: Ini Kejahatan Perang yang Nyata
Anggota Komisi I DPR, Sukamta. (Istimewa)
Rabu, 01 Juli 2020 21:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan, sikap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang tetap bersikeras melakukan aneksasi ke Tepi Barat Palestina pada 1 Juli 2020 meskipun mendapat kecaman PBB, bisa dikategorikan sebagai penjahat perang.

Sebab, pencaplokan wilayah Tepi Barat itu berimbas pada penghancuran permukiman dan pengusiran warga Palestina.

"Saya kira kejahatan Netanyahu ini bisa disejajarkan dengan Hitler, karena selama ini ia terus melakukan upaya rasialis secara terstruktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) perlu melalukan penyelidikan terhadap Netanyahu," kata Sukamta di Jakarta, Rabu (1/7/20).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyambut baik sikap Indonesia yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus terus mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral menggalang dukungan berbagai negara.

"DPR juga diharapkan dapat menggalang sikap parlemen se-Dunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat," tuturnya.

Lebih lanjut, Sukamta berharap melalui keanggotan tidak tetap PBB, Indonesia dapat mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk penghentian aneksasi Tepi Barat. Pemerintah Indonesia dapat mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina.

"Intinya harus ada intervensi secara nyata untuk hentikan rencana aneksasi Tepi Barat. Jika PBB dan organisasi internasional tidak mampu hentikan rencana aneksasi ini kita khawatir hal ini akan memicu konflik dalam skala yang lebih besar," tukasnya.***


Loading...
www www