Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
15 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
15 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
19 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
4
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
GoNews Group
15 jam yang lalu
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
5
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
15 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
6
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Tanah Datar
11 jam yang lalu
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Sekjen Gelora: KPU Perlu Buat Terobosan agar Pilkada Hemat Anggaran

Sekjen Gelora: KPU Perlu Buat Terobosan agar Pilkada Hemat Anggaran
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik. (Istimewa)
Selasa, 30 Juni 2020 19:24 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efensien. Sebab, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangung.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam perbicangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

"Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja," kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil Pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan, maka sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

"Resikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika Pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.

Sebab, jabatan kepala daerah itu, masa jabatannya lima tahun. Jika jabatan kepala daerah tidak diperpanjang, akan banyak Plt apabila Pilkada diundur pada 2021.

"Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Dan di aturan peralihan bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai kondisi khusus Covid-19," katanya.

Namun, apabila Pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020, maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyebaran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih saat pencoblosan dan lain-lain.

"Terobosannya seperti apa itu yang harus dirumuskan KPU, saya tidak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 se-efisien mungkin dan hemat anggaran," kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.***


Loading...
www www