Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
21 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
6 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
3
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
18 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
4
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
18 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
5
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Kesehatan
24 jam yang lalu
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
6
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
Padang
21 jam yang lalu
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. (Gambar: Dok. GoNews.co)
Selasa, 30 Juni 2020 22:06 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020 untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021 mendatang. Sisa waktu yang tersedia di Tahun Sidang berjalan, diyakini tak cukup untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan Selasa (30/6/2020) malam, Marwan menyatakan, dalam memanfaatkan sisa waktu yang tersedia, pihaknya akan melanjutkan pembahasan revisi UU Kebencanaan. Jika pada bulan Oktober nanti, masih ada waktu yang memungkinkan, pihaknya mengusulkan agar dibahas RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Marwan menjelaskan, revisi UU Kebencanaan adalah inisiatif DPR. Panja RUU ini dipimpin oleh legislator Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Harapannya, pembahasan revisi UU Kebencanaan dapat berjalan dengan baik dan optimal di sisa waktu yang ada. Ia memastikan, komunikasi positif dengan unsur pemerintah juga sudah dilakukan.

Terkait partisipasi publik, kata Marwan, pihaknya akan menerima masukan dari unsur masyarakat. Namun Marwan belum meyebut nama perwakilan-perwakilan unsur masyarakat yang akan dilibatkan tersebut.

Kompas melansir, Prolegnas 2020 setidaknya terdiri dari RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), empat RUU Omnibus Law (RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara).

Sementara itu, Komisi IV juga mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan.

Menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, pimpinan Komisi IV telah menyampaikan surat bahwa RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan belum mulai dibahas.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Nasional, GoNews Group

Loading...
www www