Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
18 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
3
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
16 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
4
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
16 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
5
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
3 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
6
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Kesehatan
22 jam yang lalu
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

DPR Minta BPK Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19

DPR Minta BPK Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Dok Humas DPR)
Selasa, 30 Juni 2020 17:59 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka konsultasi terkait pengawasan maupun pemeriksaan anggaran penanganan Covid-19.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara tahun anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut penting dilakukan karena seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing maupun realokasi terhadap anggaran tahun 2020.

"Kita tahu bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya," papar Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Diketahui, dalam penanganan Covid-19, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Menurut Puan, dalam kondisi luar biasa penanganan Covid-19, diperlukan langkah-langkah cepat namun terukur.

Sehingga, DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat .

"DPR RI mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," papar Puan.***


Loading...
www www