Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
19 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
3
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
4 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
4
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
17 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
5
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
17 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
6
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Kesehatan
23 jam yang lalu
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja
Sabtu, 27 Juni 2020 21:25 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.

"Karenanya pekerja yang sebetulnya lebih berharap dapat insentif yang Rp 600 ribu ketimbang pelatihan. Apalagi kalau kita bicara pelatihan yang diselenggarakan, memang tidak dapat disamakan dengan vokasi," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6/2020).

Dia menyarankan pemerintah seharusnya mengefisiensikan anggaran kartu prakerja sebesar Rp20 triliun. Netty menilai pelatihan daring program kartu prakerja tidak berjalan secara efektif selama pandemi. Karena ada disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Anggaran harusnya bisa dihitung antara efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Hari ini dengan situasi pandemi, kalau saya melihat ada sebuah situasi yang disorientasi antara pelatihan dengan kebutuhan perut. Artinya kita harus mengatakan pelatihan jadi akhirnya enggak efektif," kata Netty.

Netty menilai program pelatihan kerja secara daring tidak memberikan keadilan. Karena keterbatasan akses internet yang tak merata di masyarakat.

"Pelatihannya dengan menggunakan akses internet, menjadi sebuah catatan di mana rasa keadilan karena kemudian akses internet tidak dapat dinikmati oleh banyak warga negara Indonesia di berbagai pelosok. Bahkan disampaikan oleh Kominfo ada sekitar 12.000 desa yang belum bisa akses internet," ujar Netty.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Peristiwa, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, GoNews Group

Loading...
www www