Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
19 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
3
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
4 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
4
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
17 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
5
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
17 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
6
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Kesehatan
23 jam yang lalu
Ikut Mandikan dan Makamkan Jenazah Pasien Covid-19, Ratusan Warga Desa Diisolasi
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Berlangsung Tertutup, Pimpinan DPR Setujui Tuntutan Massa Soal RUU HIP

Berlangsung Tertutup, Pimpinan DPR Setujui Tuntutan Massa Soal RUU HIP
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (tengah) bersama dengan ulama perwakilan massa ANAK NKRI usai menggelar pertemuan tertutup membahas RUU HIP. (RMOL)
Rabu, 24 Juni 2020 18:27 WIB
JAKARTA - Tuntutan massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI terkait penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat sambutan baik dari pimpinan DPR RI.

Aliansi ANAK NKRI sudah diskusi panjang lebar masukan dari para habib, tuan guru, dan tokoh masyarakat.

"Kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini. Tentu dengan mekanisme yang akan kita lalui dengan tatib, dan mekanisme yang ada di dalam UU DPR," ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin usai menggelar rapat tertutup dengan ulama perwakilan ANAK NKRI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

"Berkaitan dengan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 akan menjadi catatan kami dan Insya Allah kami berkomitmen akan stop," imbuhnya.

Di kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada ulama yang telah menaruh perhatian mengenai RUU HIP yang menuai polemik. Nantinya, penyetopan pembahasan RUU HIP akan menunggu mekanisme yang ada.

"Sikap yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD telah menyampaikan untuk distop. Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan yang ada di DPR sesuai tatib, kita akan melalui mekanisme rapat pimpinan, kemudian Bamus bawa ke Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini," papar politisi Golkar ini.

Disinggung mengenai pemerintah tidak akan mengirimkan surpres untuk pembahasna RUU HIP tersebut, Azis mengatakan DPR tidak akan membahas itu kembali.

“kalau supres tidak ada, otomatis stop,” tandasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : rmol.id
Kategori : Pemerintahan, Politik

Loading...
www www