Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
Hukum
20 jam yang lalu
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
2
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
Internasional
8 jam yang lalu
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
3
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
GoNews Group
23 jam yang lalu
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
4
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
GoNews Group
22 jam yang lalu
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
5
Aji Santoso Matangkan Servis Freekick dan Corner Kick
GoNews Group
23 jam yang lalu
Aji Santoso Matangkan Servis Freekick dan Corner Kick
6
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
GoNews Group
23 jam yang lalu
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
Home  /  Berita  /  Pasaman Barat

DPRD Pasaman Barat Panggil Dinas Kesehatan Terkait APD Rp2,1 Miliar

DPRD Pasaman Barat Panggil Dinas Kesehatan Terkait APD Rp2,1 Miliar
DPRD Pasaman Barat saat memanggil Dinas Kesehatan terkait persoalan Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp2,1 miliar yang penuh keganjilan, Rabu.
Kamis, 18 Juni 2020 13:42 WIB
SIMPANG EMPAT - DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan terkait anggaran Rp2,1 miliar untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD) yang masih menumpuk di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan setempat.

Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di gedung DPRD itu, Kamis, pada umumnya anggota DPRD menyatakan kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan yang terlambat membelanjakan APD untuk penanganan COVID-19.

"Kami kecewa karena kenyataan di lapangan, pihak puskesmas mengeluh tidak mendapatkan APD saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ta[i ternyata di sini malah APD menumpuk di gudang," kata anggota DPRD fraksi Demokrat Nazwar.

Ketua Komisi IV Adriwilza menegaskan sangat kecewa dengan proses administrasi pengadaan yang amburadul.

"Tiga kali DPRD bersama Dinas Kesehatan bahkan bersama Sekretaris Daerah dan Bupati mengadakan pertemuan dan selalu dikatakan APD belum ada. Ketika kami melakukam inspeksi mendadak ternyata APD menumpuk di gudang," katanya.

Ia menilai sangat terasa janggal dengan APD senilai Rp2,1 miliar itu. Selama PSBB masyarakat dan pihak puskesmas mengeluh dengan APD. Setelah habis masa PSBB malah APD datang dan menumpuk di gudang.

"Azas manfaatnya sangat tidak ada karena masa PSBB sudah berakhir. Malah secara administrasi tidak jelas," katanya.

Sama halnya dengan anggota DPRD lainnya seperti Wasman, Sunardi, Efriwan, Daliyus K, Rosdi dan M Umar juga sangat kecewa dengan keterlambatan itu.

Pada umumnya mereka menemukan dan mendengarkan langsung keluhan pihak puskesmas dan masyarakat yang kesulitan memperoleh APD selama PSBB.

Anggota Komisi I DPRD Muhammad Guntara juga menyayangkan Kepala Dinas Kesehatan langsung membuat berita acara serah terima pekerjaan mendahului panitia penerima barang yang belum menandatangani bahkan kontrak pekerjaan belum selesai dibuat.

Dari hasil temuan inspektorat atau asistensi pendampingan belum selesai bahkan ada ditemui APD yang tidak teregister dan tidak punya surat edar.

"Benar, kami belum menerima APD itu karena ada sejumlah barang yang tidak teregister," kata panitia penerima barang Dinas Kesehatan Aflion.

Sementara itu Ketua DPRD Pahrizal Hafni mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan administrasi pengadaan APD pada Dinas Kesehatan.

"Lucunya berita acara serah terima pekerjaan ditandatatangani oleh kepala dinas sementara panitia penerima barang belum," katanya.

Ia mengatakan ada tiga poin yang harus diserahkan pihak dinas kesehatan dalam waktu dekat. Pertama, relis barang yang masuk harus jelas diawasi inspektorat. Kedua daftar barang yang baru dan lama wajib dipisah karena temuan di gudang APD sangat sembarut.

Kemudian ketiga laporan distribusi barang ditunggu DPRD paling lambat 1 Juli 2020

"Jika barangya tidak layak wajib dikembalikan dan tidak dibayarkan," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jon Hardi menegaskan pembayaran terhadap APD belum dilakukan karena menunggu tim asistensi inspektorat.

"Kenapa lama pengadaan ini karena butuh proses mencari rekanan dan mempelajari aturan yang ada," katanya.

Ia mengatakan surat berita acara serah terima yang ditandatangangi itu hanya bersifat sementara dalam rangka mempercepat proses administrasi. Selain itu juga pihaknya sangat hati-hati dalam proses pengadaan APD itu.

"APD ini sangat perlu untuk puskesmas, puskesmas pembantu dan Rumah Sakit Yarsi untuk stok sampai akhir September. Pendistribusian APD ini akan dilakukan mulai hari ini karena hasil pemeriksaan inspektorat baru diperoleh pada Senin (15/6).

"Kekurangan dan catatan dari inspektorat akan kami patuhi. Jika ada barang yang tidak kayak edar dan tidak memiliki register tidak akan dibayarkan," tegasnya.

Pihaknya juga telah menyurati 20 puskesmas agar menyiapkan daftar kebutuhan untuk APD.

"Kontrak belum selesai dan masih dalam proses. Secara aturan itu dibenarkan," katanya.

Diantara APD yang diadakan Dinas Kesehatan adalah masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung mata, baju hazmat, sepatu bot dan lainnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:Antara
Kategori:Pemerintahan, Sumatera Barat, Pasaman Barat

wwwwww