Sekolah Tatap Muka Akan Dibuka, DPR: Kemendikbud harus Kaji Kesiapan dan Jaminan Keamanan Siswa

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni menilai panduan pembelajaran selama covid-19 perlu ditinjau kembali. Dimana panduan Kemendikbud hanya daerah dengan zona hijau yang di perbolehkan melaksanakan belajar tatap muka yaitu 6% atau sekitar 85 kab/kota zona hijau se Indonesia.

Ali berpendapat, sebaiknya kegiatan belajar mengajar di sekolah ditunda terlebih dahulu, apabila saat ini hanya ada 6% saja sekolah yang berada di zona hijau. "Saya menilai, kebijakan tersebut akan membuat masyarakat gusar dan bertanya-tanya mengenai jaminan keamanan jangka panjang bagi siswa dan guru," ujarnya, Rabu (17/06/2020) di Jakarta.

Ali Zamroni juga berpendapat, saat ini masih banyak yang harus diatur secara rinci apabila KBM tatap muka akan dilakukan. Diantaranya terkait koordinasi dan sosialisai kemendikbud kepada pemda yang berada di zona hijau, apakah sudah maksimal?

"Jangan sampai kebijakan itu membuat situasi panik atas ketidaksiapan orang tua murid," tegasnya.

Persoalan urgent lain yang harus di perhatikan kata Dia, adalah soal anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan KBM tatap muka ini, apakah Pemda sudah merancang kesiapan anggaran untuk memfasilitasi?

Fokus Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Dari data panduan Kemendikbud, terhitung hanya 6% wilayah di Indonesia atau sekitar 85 Kabupaten/Kota yang sudah dalam zona hijau, lalu bagaimana dengan 94% atau 492 kab lainnya yang masih kuning, oranye, merah?

Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas?

"Sekolah-sekolah yang beradada di zona hijau juga belum tentu siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan, artinya sekolah itu bahkan tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai," tandasnya.

Ali Zamroni menilai, penundaan bisa dilakukan dengan catatan kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring yg sudah berjalan selama ini. Lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Selain itu, pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga harus dicarikan jalan keluar. "Di Lebak Selatan, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit aksesnya. Siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa," tukasnya.

Ali Zamroni berpendapat jika memang belum siap, sebaiknya di tunda sampai akhir 2020 ini. "Saya rasa itu lebih baik. Dengan cacatan bahwa kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini dan di sempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik," pungkasnya.***