BPS Sumbar Canangkan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi

PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2020 ini.

Kepala BPS Sumatera Barat Pitono di Padang, Rabu, mengatakan hakikat dari pembangunan Zona Integritas ialah untuk membangun dan mengimplementasikan program Reformasi Birokasi (RB) secara baik sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani secara baik.

Lebih lanjut ia mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk membangun program pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang baik efektif dan efisien.

"Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan menuju aparatur sipil negara (ASN) yang bersih dan bebas KKN," kata dia.

Ia menyampaikan hal itu pada saat pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK-WBBM 2020 yang digelar di Gedung BPS Sumbar.

Lebih lanjut ia mengatakan sejak 2010 RBBPS telah mengalami beberapa penyesuaian hingga saat ini yaitu berupa manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, SDM, tatalaksana, pengawasan, pelayanan publik, akuntabilitas dan culture-set pegawai BPS.

"Output dan outcome dari RB-BPS adalah terciptanya satker BPS yang bebas dari praktek KKN, memiliki akuntabilitas baik dan berkinerja tinggi," ujar dia.

Kemudian ia mengatakan hubungan RBBPS dengan pembangunan Zona Integritas telah disinergikan dengan membuat suatu deskresi yaitu implementasi program kegiatan yang terintegrasi dalam perwujudan pencapaian Visi dan Misi BPS.

"Pembangunan Zona Integritas yang diukur dengan indikator pengungkit 60% meliputi manajemen perubahan, tata laksana, penataan SDM, penguatan, pengawasan, pengukuran kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik," kata dia.

Ia juga mengatakan seluruh agenda pembangunan Zona Integritas BPS Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah berjalan sesuai track yang diharapkan. Selanjutnya ke depan salah satu agenda besar BPS ialah membangun suatu kolaborasi serta elaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Ia berharap berdasarkan deklarasi yang digaungkan tersebut melalui Pencanangan Zona Integritas BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat menjadi lompatan signifikan bagi perwujudan visi dan misi BPS serta memajukan perstatistikan di Provinsi Sumbar.

Di samping itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di BPS Sumbar.

"Untuk melakukan suatu perubahan yang mendasar, maka harus diawali dari pikiran dan prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya telah menerapkan beberapa area perubahan di antaranya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tata laksana, peningkatan SDM, SOP pelayanan publik dan sebagainya.

Ia berharap melalui pencanangan pelayanan zona integritas dan wilayah WBK-WBBM pada 2020 di BPS Sumbar akan menjadi labih baik lagi ke depan. ***