Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
24 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
2
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Hukum
23 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
3
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
Pendidikan
22 jam yang lalu
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
4
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
Politik
24 jam yang lalu
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
5
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
Peristiwa
24 jam yang lalu
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
6
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Ekonomi
23 jam yang lalu
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Buntut Pembatalan Haji, Wakil Ketua Komisi VIII Sebut Dana Haji Larinya Tidak Jelas

Buntut Pembatalan Haji, Wakil Ketua Komisi VIII Sebut Dana Haji Larinya Tidak Jelas
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus. (Istimewa)
Senin, 15 Juni 2020 13:39 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengumuman pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 yang diputuskan oleh Menteri Agama Fachrul Razi berbuntut panjang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menilai dana haji yang bersumber dari APBN tidak jelas larinya kemana.

"Saya rasa Pak Menteri kemarin putuskan pembatalan haji dengan tergesa-gesa. Tidak ada pembicaraan jelas Dana Haji bagaimana. Ini kan APBN, masa larinya tidak jelas kemana" ungkap Ihsan Yunus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Senin (15/06/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa proses persiapan keberangkatan haji sudah menggunakan APBN, dan Menteri Agama harus melaporkan penggunaannya.

"Proses persiapan selama setahun kan sudah berjalan. Tahun lalu Pak Menag jelaskan persiapan Haji bagaimana, anggarannya bagaimana. DPR sudah oke kok. Ketika diputuskan dibatalkan, terus APBN yang udah dipakai berapa kan harus jelas. Sampai sekarang ketidakjelasan ini yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya" tambah Ihsan.

"Untuk itu saya minta Menag punya itikad baik untuk berikan penjelasan. Kami ini juga jagain nama baik Pak Menteri" ujarnya.

Ihsan Yunus juga menyebut dalam waktu dekat Komisi VIII akan menunggu penjelasan dari Menteri Agama. "Jika Menag beritikad baik kami sangat terbuka. Biar terang semua" pungkasnya.***


Loading...
www www