Tunda Pilkada bentuk Komitmen Berdemokrasi di Tengah Pandemi

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan berharap DPR dan pemerintah menunda pilkada pada Desember 2020 ke pertengahan Juni 2021 mengingat kondisi wabah Covid-19 saat ini masing pasang surut.

Karena menurut Ferry, sejatinya kontestasi Pilkada adalah ruang Politik Masyarakat untuk menentukan Kepala Daerah yang terbaik yang bisa memakmurkan masyarakat dan memajukan Daerahnya.

"Namun kita semua tahu, bahwa negara kita saat ini sedang dilanda wabah pandemi Covid-19. Wabah pandemi Covid-19, pelajaran penting bagi kita untuk saling melindungi kehidupan masyarakat," ujarnya, Jumat(12/6/2020) di Jakarta.

Tujuan utamanya kata mantan Menteri Jokowi itu, semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini adalah untuk melindungi masyarakat.

Sebenarnya kata Dia, wabah Corona ini juga sedikit memberi 'ujian alami' kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah.

Sebagai ruang politik bagi masyarakat dalam memilih Kepala Daerah, maka selain pembenahan daftar Pemilih juga SOP pemberian suara pada saat Pilkada harus benar-benar menjadi perhatian.

"Kita baru saja memulai apa yang disebut masa New Normal, maka setidaknya prioritas kita adalah menyiapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada termasuk design TPS saat hari H nanti," paparnya.

Jika rumah ibadah yang relatif bersih masih harus memerapkan physical distancing, Ferry khawatir jika Pilkada tetap dilaksanakan.

"Pertama, bagaimana nanti kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara dan pengawalan suara sampai ketingkat berikutnya, kedua saat kontestan yang mengajukan keberatan terhadap hasil pilkada juga sangat riskan," tandasnya.

Jadi menurut Dia, pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

"Jika diundur, setidaknya pada pertengahan 2021, selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada, juga kita semua berharap pandemi Covid-19 usai," tukasnya.

Dengan demikian katanya lagi, masyarakat atau Pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan Protokol Kesehatan yg tersedia.

"Jadi, usulan penundaan Pilkada ini justru karena ingin pelaksanaannya tetap berkualitas dan partisipatif," pungkasnya.***