Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
Politik
13 jam yang lalu
Orang Tua Murid Waspadalah! Ada Gambar Porno di Tugas Belajar Siswa
2
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
24 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
3
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
12 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
4
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
Peristiwa
23 jam yang lalu
Polisi Terus Usut Kasus Video Mesum Mantan Anggota DPRD
5
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
Pendidikan
23 jam yang lalu
Hari Ini Pengumuman Hasil SBMPTN, Peserta Diminta Cermati Informasi dari PTN
6
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Hukum
11 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Azis Syamsuddin Dukung Pemerintah Tolak Klaim China Atas Laut Natuna

Azis Syamsuddin Dukung Pemerintah Tolak Klaim China Atas Laut Natuna
Kamis, 11 Juni 2020 14:25 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua (Waka) DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi sikap Pemerintah yang tegas menolak klaim sepihak China terkait garis Imaginer Nine Dash Line (sembilan garis putus putus) yang tidak memiliki dasar Hukum Internasional.

Menurutnya Pemerintah sudah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) terkait dengan wilayah laut Natuna. Jangan sampai Pemerintah Indonesia sampai membuka ruang Kompromi terkait kedaulatan NKRI.

Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ZEE. Pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

"Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI. Bahwa Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag Belanda pada 12 Juli 2016 terkait LCS mengufurkan/menolak klaim sepihak dari pemerintah China atas keberadaan Nine Dash Line," Kata Aziz di Komplek Parlemwn Senayan, Jakarta, (11/06/2020).

Politisi Golkar itu menjelaskan, Indonesia tidak memiliki tumpang tindih batas internasional apapun dengan China. Oleh karena itu China perlu menghormati hukum internasional yang berlaku agar adanya stabilitas wilayah, baik di wilayah ASEAN maupun di Indo-Pacific secara keseluruhan.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungan keseluruhan wilayah Indo-Pacific, maka hanya dengan kerjasama yang baik serta saling menghormatilah akan menciptkan stabilitas regional di kawasan Indo-Pacific yang saat ini menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"Perairan Natuna merupakan wilayah strategis bagi Indonesia untuk keamanan nasionalnya dalam menangkal segala bentuk ancaman traditional (traditional threat) dan juga ancaman non-traditional (non-traditional threat) seperti halnya penyeludupan narkoba, terorisme, illegal fishing dan lainnya," jelasnya.

Politisi Dapil Lampung II itu meminta agar Pemerintah terus memperkuat keamanan nasional di dekat Laut Cina Selatan baik dari sisi infrastuktur keamanan dan militer. Indonesia menjunjung tinggi aspek kebebasan navigasi (freedom of navigation) yang merupakan norma Internasional.

"Indonesia berharap persoalan Laut Cina Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrument kerjasama International sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah ini," pungkasnya.***


Loading...
www www