Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
24 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
2
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Hukum
23 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
3
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
Pendidikan
22 jam yang lalu
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
4
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
Politik
24 jam yang lalu
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
5
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
Peristiwa
24 jam yang lalu
Polisi Amankan Sejumlah Orang yang Hendak Rusuh Saat Demo di Depan DPR
6
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Ekonomi
23 jam yang lalu
Rumah Tak Layak Huni Jadi Target Operasi dan Incaran TNI AD
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas. (Istimewa)
Selasa, 09 Juni 2020 16:13 WIB
JAKARTA - Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik menjadi lima persen.

PKB melihat lima persen sebagai angka yang moderat dibanding tujuh persen yang diusulkan NasDem dan Golkar.

"PKB mengusulkan setuju naik. Lima persen menjadi angka moderat untuk kenaikan ini," kata Yaqut melalui pesan singkat, Selasa (9/6).

Menurutnya, kenaikan ambang batas perlu agar menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Supaya menstabilkan hubungan eksekutif dan legislatif.

"Yang pasti menyederhanakan jumlah parpol yang ada di parlemen, agar menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif serta keputusan-keputusan bisa diambil lebih cepat," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II ini menanggapi mengenai ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, jika dikurangi menjadi 10 persen seperti usulan PKS, maka akan mengurangi polarisasi pasangan calon presiden seperti 2019.

"Boleh saja 10. Akan mengurangi polarisasi jika dibanding PT yang besar seperti pilpres kemarin," jelas Yaqut.

Sementara, Yaqut belum mengungkap bagaimana sikap PKB mengenai sistem pemilu yang akan diatur dalam RUU Pemilu. Apakah diubah menjadi sistem proporsional tertutup, atau tetap sistem proporsional terbuka.

"PKB masih mempertimbangkan di antara dua sistem tersebut," tutupnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www