Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hj. Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Ekonomi
15 jam yang lalu
Hj. Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
2
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Peristiwa
13 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
3
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Politik
13 jam yang lalu
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
4
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
Peristiwa
16 jam yang lalu
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
5
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
Peristiwa
16 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
6
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
13 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Wakil Ketua MPR RI: Dana Haji Bukan untuk Intervensi Pasar

Wakil Ketua MPR RI: Dana Haji Bukan untuk Intervensi Pasar
Selasa, 02 Juni 2020 22:01 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan diluar peruntukan haji.

"Termasuk wacana pengalihan untuk keperluan intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia di masa Pandemi," ujarnya, Selasa (2/6/2020).

Ia menegaskan, Bank Indonesia seharusnya melakukan intervensi pasar dan memperkuat rupiah menggunakan dana cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia.

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020. Belum adanya kejelasan pelaksanaan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi membuat Pemerintah Indonesia mengambil keputusan pahit tersebut. "Tentu, hal tersebut mengecewakan banyak pihak, terutama calon jamaah haji," tegasnya.

Kekecewaan dari para calon jamaah haji kata Syarief Hasan, memang berdasar. Sebab, jamaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Bahkan ada yang telah berpuluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji. "Meskipun kecewa, masyarakat tentu paham dengan kondisi genting hari ini," tukasnya.

Pemerintah lanjutnya, tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

Termasuk wacana pemakaian dana haji sebesar Rp 8.7 Trilliun oleh Bank Indonesia. "Bukankah dapat menggunakan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai 127,9 Miliar USD pada akhir 2020 untuk mengintervensi pasar? Bukankah dana tersebut cukup untuk memulihkan ekonomi akibat Pandemi Covid-19," tegasnya.

Syarief Hasan mengatakan, masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang untuk membuat berbagai kebijakan melalui PERPPU No. 1 Tahun 2020. Pemerintah harus mengoptimalkan peluang tersebut untuk penyelesaian Pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya.

"Pemerintah tidak boleh menggunakan dana haji miliki rakyat kecil di luar peruntukan haji sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat yang batal berangkat haji tahun ini," pungkasnya.***


Loading...
www www