Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Ekonomi
24 jam yang lalu
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
2
Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023
Sumatera Barat
11 jam yang lalu
Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023
3
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
16 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
4
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Peristiwa
22 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
5
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
22 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
6
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Politik
22 jam yang lalu
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Diskreditkan Muhammadiyah dan Din Syamsudin, Ade Armando Ogah Minta Maaf

Diskreditkan Muhammadiyah dan Din Syamsudin, Ade Armando Ogah Minta Maaf
Selasa, 02 Juni 2020 19:38 WIB
JAKARTA - Figur Ade Armando kembali jadi sorotan gegara unggahannya di media sosial Facebook yang dinilai mendiskreditkan organisasi Muhammadiyah dan eks Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin. Ade diancam disomasi Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah atas kelakuannya itu.

Disorot karena mau disomasi, Ade pun menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan unggahan itu terkait pernyataannya terhadap sebuah webinar yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Ade menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya itu. Namun, ia tak ingin meminta maaf kepada Din Syamsudin.

Dia punya alasan karena webminar itu memakai nama Muhammadiyah. Padahal, penjelasan yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas di sejumlah media menegaskan jangan menyeret nama Muhammadiyah.

Ade menyinggung karena Mahutama menggelar webminar itu yang justru bisa merusak nama baik Muhammadiyah. "Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ternyata menyesalkan pengunaan nama Muhammadiyah dalam penyelenggaran webinar tersebut," ujar Ade dikutip dari akun Facebook-nya pada Selasa, 2 Juni 2020.

Terkait Din, ia merasa tak mau mencabut pernyataannya dan ogah menyampaikan permohonan maaf. Ade merasa punya argumen menyebut Din dengan istilah dungu.

Ia justru meminta Din agar bisa menjelaskan kepublik yang menyudutkan pemerintah bergembira di atas rakyat di tengah pandemi Covid-19 lantaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana.

"Tuduhan semacam itulah yang saya anggap dungu. Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira," jelas Ade.

Kemudian, ia menyarankan agar Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah lebih baik mendengarkan pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di webinar 1 Juni tersebut.

Pernyaan Din menurutnya merujuk teoritikus Islam Al Mawardi, sudah terpenunuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden.

Sebelumnya, PP akan melakukan somasi terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, terkait unggahan di Facebook-nya yang diduga memfitnah Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

“Betul pak, surat kami keluarkan dari PWPM Jateng,” kata Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Andika Budi Riswanto, saat dikonfirmasi, Senin 1 Juni 2020.

Andika menjelaskan, surat somasi ini belum disampaikan langsung kepada Ade Armando maupun pihak kepolisian.

"Kami juga melakukan hal yang sama karena kami mencoba mengklarifikasi melalui komentar postingan beliau juga kesulitan, karena malah menjadikan perdebatan. Namun, beliau sudah membaca somasi dari kami," ujarnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Gelora.co
Kategori : Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www