Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
10 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
10 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
GoNews Group
21 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
4
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
14 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
5
Apa Kabar 'Resuffle'? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
GoNews Group
17 jam yang lalu
Apa Kabar Resuffle? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
6
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
10 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik

Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Gambar: Ist.)
Kamis, 28 Mei 2020 19:46 WIB
JAKARTA - - Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus menilai, rencana penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 sebagai pemerkosaan politik. Jika, pandemi COVID-19 dan dampaknya, belum juga usai di penghujung tahun.

"(Rencana Pilkada Serentak 2020, Red) ini sebuah keputusan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dengan matang atas situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat wabah Covid-19 masih belum bisa dikendalikan,".

Iin, sapaan akrab Intsiawati Ayus, mengingatkan bahwa saat Pilkada serentak berlangsung dalam situasi normal saja masih terjadi berbagai persoalan. Baik berupa ketegangan sosial akibat persaingan massa antar kandidat, potensi money politik, kecurangan penyelenggaraan pemungutan suara, perusakan alat peraga kampanye dan lain sebagainya.

"(Dalam situasi pandemi, Red) Siapa yang bisa menjamin proses kampanye dengan berkerumunnya massa tidak menyebabkan penularan Covid-19? Apakah ada jaminan proses pengawasan saat pemungutan suara sejak dari TPS hingga KPUD bisa dilakukan secara normal?" tukas Iin.

Iin juga menyoroti aspek tambahan kebutuhan pendanaan yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 535 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Menurut Iin, permintaan tambahan dana ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, saat ini rakyat masih berebut bantuan langsung tunai yang diberikan secara terbatas bagi yang terdampak wabah Covid-19.

Menurut Iin, tidak ada kondisi darurat yang mengkhawatirkan di daerah jika Pilkada serentak ditunda hingga kondisi normal. Bagi daerah yang Kepala Daerah habis masa kepemimpinannya maka sudah ada ketentuan yang memungkinkan Kementerian Dalam Negeri menunjuk Plt dari unsur ASN yang memiliki kemampuan dan kepangkatan yang sesuai. Sehingga, selain tidak ada kekosongan kepemimpinan juga roda pemerintahan daerah tetap berjalan.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Pemerintahan, Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www