Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
GoNews Group
22 jam yang lalu
Petugas Kebersihan KRL yang Kembalikan Rp500 Juta Milik Penumpang Diangkat Jadi Karyawan Tetap
2
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
Ekonomi
22 jam yang lalu
Mengira Sampah, Ini Kisah Mujenih Tukang Sapu Temukan Rp500 Juta di Gerbong KRL
3
Minggu Ini, Hj. Yemmelia Deklarasi "Poros Basamo"
Politik
11 jam yang lalu
Minggu Ini, Hj. Yemmelia Deklarasi Poros Basamo
4
Data Denny Siregar Dibobol, Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Aliran Dana Ustaz Haikal Hassan ke Akun @opposite6891
Hukum
22 jam yang lalu
Data Denny Siregar Dibobol, Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Aliran Dana Ustaz Haikal Hassan ke Akun @opposite6891
5
Ke KSAD Andika, 1.262 Siswa Secapa TNI Sedih Dinyatakan Positif Corona, Padahal Tak Merasakan Sakit Apapun
Peristiwa
21 jam yang lalu
Ke KSAD Andika, 1.262 Siswa Secapa TNI Sedih Dinyatakan Positif Corona, Padahal Tak Merasakan Sakit Apapun
6
Polisi: Artis FTV HH Diamankan Saat Tak Berbusana Lengkap
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Polisi: Artis FTV HH Diamankan Saat Tak Berbusana Lengkap
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Berbeda Karakater, MPR Ingin Setiap Daerah Diberi Kewenangan Khusus Tangani Covid-19

Berbeda Karakater, MPR Ingin Setiap Daerah Diberi Kewenangan Khusus Tangani Covid-19
Kamis, 28 Mei 2020 22:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, kondisi ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah Covid-19 harus direspon dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena menurut Politisi NasDem ini, tidak ada satu pun model penanganan pandemi virus corona yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. "Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing,” kata Rerie sapaan akrab Lestari dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Kamis (28/5).

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus didukung pemerintah pusat. Sebab, tata kelola yang komprehensif, lanjutnya, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai narasumber dalam diskusi itu pun berbagi pengalaman dalam menangani wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, dengan jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian Covid-19 di wilayahnya.

Sejauh ini, imbuhnya, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian COVID-19.

"Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test COVID-19, kami sudah melakukannya," ujar dia.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Mutty, sebagai salah satu narasumber dalam diskusi itu berpendapat, wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, masalah tersebut karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan baik. Akibatnya, tambahnya, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Mohammad Subuh, mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19 di tanah air upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan COVID-19 saat ini, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas," tandasnya.

Diskusi yang digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik ini dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfy Asyyaukanie.***


Loading...
www www