Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
GoNews Group
22 jam yang lalu
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
2
SE Maret Dicabut, Kenali Satgas Covid-19 Daerah dari SE September
Pemerintahan
23 jam yang lalu
SE Maret Dicabut, Kenali Satgas Covid-19 Daerah dari SE September
3
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
GoNews Group
22 jam yang lalu
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
4
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
Peristiwa
7 jam yang lalu
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
5
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
Politik
22 jam yang lalu
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
6
Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 236.519, Wafat 9.336 Orang
Kesehatan
23 jam yang lalu
Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 236.519, Wafat 9.336 Orang
Home  /  Berita  /  Politik

DPR Sahkan UU Minerba, Komite II Minta Pimpinan DPD Kirim Nota Protes

DPR Sahkan UU Minerba, Komite II Minta Pimpinan DPD Kirim Nota Protes
Kamis, 21 Mei 2020 20:58 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan komitenya telah sepakat meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan lalu.

Dikatakan Hasan Basri, keputusan tersebut mengerucut dalam pertemuan antara pimpinan Komite II dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI, di antaranya Ketua PPUU Alirman Sori, Ketua BAP Silviana Murni dan Wakil Ketua BKSP Tb. Ali Ridho, yang digelar Rabu (20/5/2020) malam di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai.

Selain Hasan, dalam pertemuan yang berlangsung 4 jam itu, tampak pimpinan Komite II lainnya, Abdullah Puteh dan Bustami Zainuddin. Hadir juga Senator DKI Jakarta Prof. Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

"Kami melihat ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut. Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3. Kedua, secara materiil, kami sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut," urai Hasan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan segera bersurat kepada pimpinan agar menerbitkan nota keberatan dan protes resmi dari DPD RI. "Bila perlu materi dan pandangan serta masukan dari DPD terhadap substansi UU tersebut, yang tidak diakomodasi oleh DPR, akan kami berikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi," tandas Senator dari dapil Kalimantan Utara.

Senada dengan Hasan, senator Sumatera Barat, Alirman Sori juga menyoroti proses pengesahan Perppu No.1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. "Itu prosesnya hampir sama. Maka tidak salah, akan banyak yang menggugat ke Mahmakah Konstitusi" ujar Alirman.

Ia berharap apa yang dilakukan Komite II dengan meminta pimpinan melayangkan nota keberatan atau surat protes tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga negara, khususnya DPR dan Presiden, agar memperhatikan dan melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang dalam proses bernegara, terutama berkaitan dengan proses legislasi.

"DPD ini wakil daerah. Dan Undang-Undang Minerba itu berdampak langsung kepada masyarakat di daerah. Masukan dan suara kami wajib untuk diperhatikan dan diakomodasi. Karena itu saya bisa memahami apa yang teman-teman Komite II lakukan. Dan ke depan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi," tandasnya.***


wwwwww